Blak-blakan Ray Rangkuti Kuliti manuver Politik Istana: 5 Poin Kritis Soal Jokowi Hingga Stigma Elit

Suara.com - Pengamat politik kawakan, Ray Rangkuti, kembali membuat publik terhenyak dengan analisisnya yang tajam dan tanpa basa-basi. Dalam diskusi panas di Podcast Forum Keadilan TV, Ray membongkar satu per satu isu krusial yang tengah membentuk wajah politik Indonesia.

Mulai dari kebiasaan elit menuduh gerakan rakyat hingga nasib "grand design" politik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya sudah berantakan, analisis Ray Rangkuti memberikan perspektif yang jernih dan menantang.

Ini bukan sekadar opini, melainkan pembedahan mendalam terhadap realitas kekuasaan saat ini.

Berikut adalah 5 sorotan kritis dari Ray Rangkuti yang wajib Anda simak untuk memahami ke mana arah politik Indonesia bergerak.

1. 'Hobi' Elit Menuduh Gerakan Rakyat: Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Ray Rangkuti menyoroti sebuah pola berbahaya yang kerap dimainkan para elit politik: melontarkan tuduhan tak berdasar untuk membungkam kritik.

Menurutnya, stigma bahwa gerakan masyarakat sipil selalu digerakkan oleh uang koruptor atau dana asing adalah cara licik untuk mendelegitimasi suara rakyat.

Ia menegaskan bahwa ide dan kesadaran adalah bahan bakar utama gerakan massa, bukan sekadar uang. Ironisnya, hukum seolah tak berdaya saat elit menyebar tuduhan.

"Para elit sering menuduh gerakan masyarakat didanai oleh pihak tertentu (misalnya koruptor atau asing) tanpa memberikan bukti atau indikator yang jelas."

"Ide lah yang menggerakkan massa, bukan uang, terutama jika gerakan tersebut besar."

"Jika rakyat biasa yang menuduh tanpa bukti, mereka bisa terkena pasal hoaks atau ujaran kebencian, namun elit yang melakukan hal serupa tidak tersentuh hukum."

2. Bahaya Kekuasaan Absolut: Pemerintahan Kuat Bukan Berarti Tanpa Kontrol

Kekuasaan yang kuat sering disalahartikan sebagai kekuasaan yang tak terbatas dan bebas dari pengawasan. Ray Rangkuti meluruskan pandangan keliru ini. Baginya, pemerintahan yang kuat adalah yang stabil dan mampu menjalankan programnya, bukan yang absolut dan cenderung korup karena tidak adanya penyeimbang.

"Ketika tidak ada balance of power, maka absolute power akan korup secara absolut."

Sikap abai terhadap transparansi dan partisipasi publik menjadi bukti nyata dari gejala ini. Ray mencontohkan proses pembentukan UU Cipta Kerja hingga perjanjian dengan Amerika yang minim keterlibatan publik.