Blak-blakan Ray Rangkuti Kuliti manuver Politik Istana: 5 Poin Kritis Soal Jokowi Hingga Stigma Elit

Budi Arista Romadhoni

Kamis, 24 Juli 2025 | 15:31 WIB
Blak-blakan Ray Rangkuti Kuliti manuver Politik Istana: 5 Poin Kritis Soal Jokowi Hingga Stigma Elit
Pengamat politik Ray Rangkuti di Podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]

"Pemerintahan yang kuat seharusnya adalah pemerintahan yang stabil dan bisa melaksanakan program tanpa gangguan politik, bukan yang absolut."

"Transparansi dan partisipasi publik sering diabaikan demi anggapan pemerintahan yang kuat, contohnya dalam UU Cipta Kerja dan perjanjian dengan Amerika."

3. Manuver Politik Jokowi Pasca-Lengser: PSI Cuma 'Pelabuhan' Sementara?

Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7, mengatakan PSI akan menjadi besar karena bukan partai keluarga. PSI kini dipimpin anak Jokowi, Kaesang Pangarep. [Antara/Maulana Surya]
Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7, mengatakan PSI akan menjadi besar karena bukan partai keluarga. PSI kini dipimpin anak Jokowi, Kaesang Pangarep. [Antara/Maulana Surya]

Spekulasi mengenai masa depan politik Jokowi setelah tak lagi menjabat presiden menjadi sorotan tajam Ray. Ia memprediksi Jokowi tidak akan pensiun dari panggung politik, terutama karena kepentingan keluarganya yang sudah masuk dalam pusaran kekuasaan.

Namun, jalan Jokowi tidak akan mulus. Dukungan relawan yang terbelah dan kebutuhan mencari "perahu" politik menjadi tantangan utama. PSI, menurut Ray, hanyalah opsi sementara.

"Jokowi diperkirakan akan tetap terlibat dalam politik harian pasca tidak menjabat presiden karena adanya kepentingan keluarga (anak dan menantu) dalam politik."

"Relawan Jokowi banyak yang sudah beralih dukungan ke Prabowo, dan bahkan ada yang meminta Jokowi tidak terlibat politik praktis lagi."

"Jokowi terlihat sedang mencari partai yang tepat, yang bisa memberinya posisi strategis. PSI menjadi fokus sementara karena belum ada partai besar yang mau mengakomodasi dengan mekanisme instan."

4. 'Grand Design' Politik Keluarga Jokowi Disebut Sudah Ambyar

Foto Keluarga Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor (Instagram/@riomotret)
Foto Keluarga Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor (Instagram/@riomotret)

Analisis paling menohok dari Ray Rangkuti adalah soal "grand design" politik keluarga Jokowi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa cetak biru politik itu kini sudah hancur berkeping-keping. Kesalahan fatal, menurutnya, adalah asumsi bahwa Jokowi bisa mengendalikan segalanya bahkan setelah lengser.

Ray menyebut Jokowi lebih membangun "pertemanan" transaksional berbasis untung-rugi ketimbang "persaudaraan" politik yang solid.

"Tidak ada lagi grand design yang utuh untuk keluarga Jokowi, semuanya sudah berkeping-keping."

"Kesalahan terbesar Jokowi adalah menganggap semua bisa dikontrol pasca tidak jadi presiden, padahal ia tidak membangun 'persaudaraan' politik, melainkan 'pertemanan' yang berbasis untung-rugi."

Penurunan popularitas yang lebih cepat dari presiden-presiden sebelumnya dianggap sebagai proses alami, bukan karena ada desain untuk menjatuhkannya.

"Popularitas Jokowi menurun lebih cepat dari presiden sebelumnya, dan ini adalah proses alami, bukan karena ada desain politik besar untuk menjatuhkannya."

5. Nasib Miris Civil Society: Ditinggal Donor Asing, Bertahan dengan Volunterisme

Ilustrasi demonstrasi (Unsplash/Maventra Design)
Ilustrasi demonstrasi (Unsplash/Maventra Design)

Di akhir diskusi, Ray Rangkuti mengupas kondisi kritis yang dialami lembaga masyarakat sipil (civil society) pro-demokrasi. Mereka kini menghadapi tantangan pendanaan yang serius.

Donor asing banyak yang menarik diri dengan anggapan demokrasi Indonesia sudah mapan, sebuah pandangan yang ironis di tengah berbagai tantangan saat ini.

"Lembaga-lembaga pro-demokrasi semakin sulit mendapatkan pendanaan dari luar negeri, terutama setelah era Trump dan karena Indonesia dianggap sudah mencapai kematangan demokrasi."

Namun, di tengah kesulitan itu, muncul semangat baru. Banyak gerakan kini berjalan secara mandiri dan volunter, didanai dari kantong sendiri demi menjaga api demokrasi tetap menyala.

"Banyak gerakan civil society saat ini berjalan secara volunter dan didanai sendiri karena kesadaran akan pentingnya menjaga demokrasi."

"NGO yang bergerak di isu demokrasi sudah sekitar 10 tahun terakhir tidak lagi menerima pendanaan asing secara signifikan."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Kini Akui Kasmudjo Bukan Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Sudah Biasa Bohong

Jokowi Kini Akui Kasmudjo Bukan Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Sudah Biasa Bohong

News | Kamis, 24 Juli 2025 | 14:05 WIB

'Tak Ada yang Bisa Mengelak', Pentolan Relawan Jokowi Silfester Matutina Pede Roy Suryo Cs Tersangka

'Tak Ada yang Bisa Mengelak', Pentolan Relawan Jokowi Silfester Matutina Pede Roy Suryo Cs Tersangka

News | Kamis, 24 Juli 2025 | 13:03 WIB

Dospem Skripsi Dibantah Jokowi, Dokter Tifa Kasihani Kasmudjo: Hidup Ketakutan Demi Kebohongan?

Dospem Skripsi Dibantah Jokowi, Dokter Tifa Kasihani Kasmudjo: Hidup Ketakutan Demi Kebohongan?

News | Kamis, 24 Juli 2025 | 13:01 WIB

Terkini

Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:16 WIB

Trump Marah! Ancam Hentikan Dukungan Militer ke Israel Gegara Ulah Netanyahu

Trump Marah! Ancam Hentikan Dukungan Militer ke Israel Gegara Ulah Netanyahu

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:14 WIB

Iran Sindir AS-Israel: Pembuat Kekacauan akan Hancur Oleh Krisis Buatannya Sendiri!

Iran Sindir AS-Israel: Pembuat Kekacauan akan Hancur Oleh Krisis Buatannya Sendiri!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:06 WIB

Usia Pensiun Jenderal Bintang Empat Polri Bisa Diperpanjang, Presiden Pegang Kunci

Usia Pensiun Jenderal Bintang Empat Polri Bisa Diperpanjang, Presiden Pegang Kunci

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:02 WIB

Utusan Khusus Raffi Ahmad Disebut di Sidang Bea Cukai, Mensesneg Pilih Bahas Ekonomi

Utusan Khusus Raffi Ahmad Disebut di Sidang Bea Cukai, Mensesneg Pilih Bahas Ekonomi

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:59 WIB

UU Baru Bolehkan Polisi Urus Gizi Nasional hingga Pangan, Eddy Hiariej: Prinsipnya 'To Serve'!

UU Baru Bolehkan Polisi Urus Gizi Nasional hingga Pangan, Eddy Hiariej: Prinsipnya 'To Serve'!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:57 WIB

Tak Hanya Uang Tunai, KPK Amankan Dolar AS hingga Riyal dalam OTT Bupati Muara Enim Edison

Tak Hanya Uang Tunai, KPK Amankan Dolar AS hingga Riyal dalam OTT Bupati Muara Enim Edison

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:55 WIB

Selain Kantor WIKA, Polri Sisir Jakarta-Jatim, Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi PTPN XI

Selain Kantor WIKA, Polri Sisir Jakarta-Jatim, Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi PTPN XI

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:52 WIB

Menteri Keamanan Israel Jadi Tersangka Penyiksaan Aktivis Global Flotilla Sumud

Menteri Keamanan Israel Jadi Tersangka Penyiksaan Aktivis Global Flotilla Sumud

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:48 WIB

Nama OB Dicatut, KPK Bongkar Taktik Bupati Muara Enim Edison Tampung Duit Haram Rp2 Miliar

Nama OB Dicatut, KPK Bongkar Taktik Bupati Muara Enim Edison Tampung Duit Haram Rp2 Miliar

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:43 WIB