Infografis
Suara.com - Pemerintah menyambut dengan antusias laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Meski begitu, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir, melainkan pijakan awal menuju target ambisius: nol persen kemiskinan ekstrem selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan optimismenya atas pencapaian ini, seraya menggarisbawahi bahwa tantangan ke depan masih besar.
Hal itu disampaikan Prasetyo ketika memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.
"Berkenaan dengan turunnya angka kemiskinan yang hari ini sudah disampaikan BPS, tentunya ini suatu yang menggembirakan kalau didekati dari sisi turunnya angka kemiskinan tersebut," ujar Prasetyo.
Namun, Prasetyo menekankan bahwa penurunan tersebut belum cukup untuk membuat pemerintah berpuas diri.
Justru, kata dia, momentum ini akan menjadi pemicu untuk mempercepat kerja-kerja penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.
"Alhamdulllah di kuartal ini terjadi penurunan, meskipun kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai nol persen untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem," tegasnya.
Sinergi Jadi Faktor Kunci
Baca Juga: BPS Bongkar Biang Kerok Masyarakat Miskin Kota: Setengah Penganggur & Harga Pangan Melonjak
Menurut Prasetyo, keberhasilan menghapus kemiskinan ekstrem tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan peran pemerintah.
Keterlibatan lintas sektor sangat penting, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat itu sendiri.
"Bahwa pemerintah itu menyiapkan berbagai strategi, menyiapkan regulasi itu pasti. Tapi sesungguhnya dalam hal mengentaskan kemiskinan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, di situ teman-teman dunia usaha berperan penting, kemudian masyarakat berperan penting, edukasi berperan penting," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya program-program unggulan pemerintah yang dirancang secara komprehensif, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk perbaikan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru, khususnya bagi masyarakat rentan.
"Potensi-potensi lapangan pekerjaan hasil dari program makan bergizi itu bisa mungkin difokuskan untuk kepada saudara-saudara kita yang hari ini pada posisi satu berada di bawah garis kemiskinan, dua yang secara penghasilan ya, belum melewati batas garis kemiskinan atau yang ketiga misalnya yang apa kehilangan pekerjaan yang lama. Ini memang yang kita dorong masuk ke sana," ujar Prasetyo.
Penurunan Signifikan
Berdasarkan data BPS yang dirilis Jumat kemarin, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 2,38 juta jiwa atau 0,85 persen dari total populasi.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut angka tersebut mencerminkan kemajuan besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jika dibandingkan setahun lalu mengalami penurunan 1,18 juta orang, dari persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun 0,14% jika dibandingkan September 2024 atau jika dibandingkan Maret 2024 lalu turun 0,41%," ungkap Ateng.
Penghitungan itu dilakukan berdasarkan standar Bank Dunia, yakni pengeluaran kurang dari US$2,15 per kapita per hari (PPP 2017).
Data ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025, yang berfokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
