Suara.com - Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat 'semprotan' keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak hanya sibuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga segera mencabut izin penyedia makanan (SPPG) yang terbukti lalai hingga membahayakan keselamatan anak-anak.
Menurut Charles, BGN tidak boleh menutup mata dan terlalu fokus pada angka, apalagi setelah mendapat alokasi anggaran yang sangat besar. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama.
"Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri," kata Charles di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (27/7/2025).
Charles juga mengingatkan BGN akan 'janji' yang telah disepakati dalam rapat bersama DPR. Ia menagih komitmen untuk melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara aktif dalam pengawasan, sebuah kesepakatan yang menurutnya mengikat secara hukum.
"Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," kata dia.
Ia menegaskan, BGN melalui seluruh SPPG di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesehatan anak-anak bangsa.
Kritik keras ini muncul di tengah ambisi besar pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima MBG bisa mencapai 20 juta orang sebelum HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta.
TERPOPULER
