Suara.com - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali bergulir di parlemen, kali ini dengan proposal spesifik yang memicu kontroversi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa sejumlah partai politik kini tengah serius mengkaji berbagai simulasi baru untuk pilkada, menyusul adanya usulan agar kontestasi kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
"Ya, saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Dasco merespons langsung terhadap usulan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan agar gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, sedangkan Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPRD.
Menurut Dasco, setiap partai sedang melakukan kajian internal, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan Pemilu.
"Mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing," ujarnya.
Setelah semua partai memfinalisasi kajiannya, DPR akan duduk bersama untuk merumuskan aturan main baru bagi Pemilu dan Pilkada ke depan.
Biaya Tinggi dan Ketergantungan Pusat
Usulan PKB ini bukan tanpa alasan, Cak Imin mengklaim bahwa wacana tersebut lahir dari evaluasi mendalam dan masukan dari Nahdlatul Ulama (NU) yang menyoroti inefisiensi pilkada langsung.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Jawab Usulan Pilkada lewat DPRD : Jangan Kita Sederhanakan
Salah satu masalah utamanya adalah biaya politik yang terlampau mahal.
“Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya, mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional,” kata Cak Imin, saat Harlah PKB ke-27, di Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Faktor lainnya adalah Pilkada langsung dianggap terlalu merepotkan dan belum tentu menghasilkan pemerintahan daerah yang mandiri.
Ia menilai, pada praktiknya, daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam berbagai aspek.
“Ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” ucapnya.
Atas dasar itu, PKB menawarkan formula yang dianggap lebih efektif.
