REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa salah satu penyumbang terbesar angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi berasal dari jurusan kesehatan dan farmasi.
Ia menyoroti regulasi yang tidak berpihak kepada para sarjana itu sebagai penyebab utama mandeknya akses kerja bagi lulusan dua bidang tersebut.
"Ternyata sarjana khususnya kesehatan dan farmasi menyumbang cukup besar dalam angka pengangguran. Itu kenapa? Regulasi. Regulasi tidak berpihak terhadap sarjana-sarjana ini. Harus ada lagi sekolah profesi," ungkap Immanuel saat sambutan dalam acara diskusi Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Sebagai sarjana, lanjut Immanuel, para lulusan itu tentu diharapkan bisa langsung bekerja. Akan tetapi, dia menyayangkan adanya regulasi yang rumit bagi para lulusan jurusan kesehatan tersebut.
Dia menjelaskan kalau lulusan kesehatan dan farmasi itu harus menempuh pendidikan tambahan berupa sekolah profesi sebelum bisa bekerja. Namun, proses tersebut kerap tidak mudah.
"Sekolah profesi ternyata susah juga. Berkali-kali sekolah, berkali-kali tidak lulus," ungkapnya.
Masalah itu kemudian dia diskusikan dengan Kementerian Kesehatan. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemudian menyebut kalau persoalan tanggung jawab sekolah profesi tenaga kesehatan ada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
Immanuel berharap ada sedikit perubahan dari regulasi supaya para sarjana bisa lanjut sekolah profesi dengan dibiayai oleh negara.
"Para sarjana-sarjana yang mau sekolah profesi semoga bisa dibiayai oleh negara. Dengan skemanya apa terserah lah," ujarnya.
Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan pada Mei 2025, jumlah pengangguran dengan jenjang pendidikan sarjama jumlahnya mencapai 1,01 juta dari semua jurusan.
Immanuel mengingatkan bahwa membiarkan lulusan perguruan tinggi, khususnya di sektor kesehatan dan farmasi, menganggur dalam waktu lama akan berdampak pada angka kemiskinan ekstrem.
"Kalau kita negara, membiarkan angka pengangguran kemudian kemiskinan ekstrim tanpa hadiran negara juga yang ada penambahan angka miskin ekstrim. Dan ini yang kita khawatirkan," pungkasnya.
TERPOPULER