Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyatakan bahwa partainya masih solid menginginkan model Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat.
Sikap tersebut merespons langsung terhadap wacana yang diusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menginginkan agar gubernur dipilih oleh presiden dan bupati/wali kota oleh DPRD.
"Pikiran Cak Imin ya kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Hinca mengingatkan bahwa keputusan untuk menggelar pilkada secara langsung merupakan salah satu legasi reformasi politik di era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sampai hari ini, pikirannya Partai Demokrat tetap itu. Karena itulah, pilihan kita berdemokrasi. Pilihan kita berdemokrasi, ya udah pemilihan langsung," tegasnya.
Menurut Hinca, apabila terdapat masalah dalam implementasi pilkada langsung, solusi yang harus ditempuh yakni perbaikan pada aspek penyelenggaraannya, bukan dengan membatalkan keputusan politik yang telah menjadi esensi demokrasi.
"Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau ada yang kurang pelaksanannya, kita perbaiki," ujarnya.
"Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya enggak lah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah," sambung Hinca.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa usulan evaluasi total terhadap Pilkada langsung ini salah satunya lahir dari masukan Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga: Wacana Pilkada Tak Langsung Mengemuka Lagi, DPR dan Parpol Mulai Simulasi
Dalam beberapa pertemuan, menurut Cak Imin, NU meminta PKB mengkaji ulang sistem tersebut karena dinilai berbiaya sangat tinggi.
“Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya, mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional,” kata Cak Imin, saat Harlah PKB ke-27, di Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang dinilai membuat otonomi daerah belum berjalan maksimal.
“Ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” ucapnya.
Atas dasar itu, PKB menyodorkan model alternatif yang dinilai lebih efektif.
“Pola yang pertama Gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.
