Namun hingga kini, penyelidikan yang sempat dilakukan Kejati DKJ pada tahun 2023—termasuk pemanggilan Joko Kus Sulistyoko, salah satu direktur PT Atlas Resources Tbk dan anak usahanya PT MMJ—belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Nasir Djamil mendesak agar penanganan kasus ini tidak berhenti hanya pada pemanggilan saksi.
Menurutnya, publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan, mengingat kasus ini menyangkut keuangan negara dan kredibilitas BUMN di mata masyarakat.
"Jangan sampai kasus-kasus seperti ini membuat publik makin pesimis terhadap pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan BUMN yang harusnya jadi pelopor tata kelola yang bersih," pungkas Nasir.
