Merasa Ada Kesepakatan yang Dilanggar, Kelompok Tani Madani Kampung Bayam Belum Mau Tempati KSB

Suara.com - Kelompok Tani Kampung Bayam Madani belum bersedia menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) alias Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara.

Mereka merasa ada kesepakatan yang dilanggar antara warga dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola KSB.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, mengatakan pihaknya kecewa lantaran hanya 23 Kepala Keluarag (KK) yang difasilitasi tinggal di KSB.

Padahal, seharusnya jumlah KK yang diakomodir adalah 33 KK sesuai dengan kesepakatan dengan Gubernur Pramono Anung pada saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.

“Mas Pram sebagai gubernur itu kan 35 KK, kelompok tani Kampung Bayam Madani. Kenapa hanya 23 KK yang masuk daftar?” kata Furqon kepada Suara.com, Rabu (30/7/2025).

Furqon menjelaskan, ia baru dikirim draf kesepakatan penghunian KSB oleh pihak Jakpro pada Senin (29/7) lalu. Sehari kemudian, ia mendapatkan undangan rapat bersama wali kota Jakarta Utara pada malam harinya.

“Draft dari PT Jakarta Propertindo baru hari kemarin itu disampaikan kepada kami pada pukul 7 malam. Lalu tadi malam itu undangannya jam 10 malam disampaikan. Hal ini kan sangat krusial sekali untuk kelangsungan hajat hidup, tempat tinggal, dan lainnya,” ujarnya.

Alih-alih hadir, kelompok tani memilih mengirimkan surat keberatan. Mereka menolak menandatangani kontrak sebelum mendapat kejelasan soal nasib 12 KK yang tak masuk daftar.

“Kalau seandainya keseluruhan warga dari Huntara (Hunian Sementara) tidak bisa dipindahkan, aku sebagai ketua... waduh, kayak gimana? Keberatan juga,” kata Furqon.

Dalam proses relokasi, kelompok Furqon bersikeras tetap meminta janji yang disepakati dalam surat pemahaman tanggal 28 Februari 2025 antara warga, Jakpro, dan Tim Transisi Gubernur yang saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah.

“Apabila Pak Pramono tidak terpilih lagi sebagai gubernur, kami khawatir ke depannya ada pihak-pihak yang bisa mengkhianati Mas Pramono. Karena ini sudah terbukti ketika kebutuhan Pak Anies itu dikhianati,” katanya.

Sementara kelompok lain yang berisi 67 KK eks Kampung Bayam dan sempat tinggal di Rusun Nagrak sudah bersedia masuk KSB. Furqon menegaskan mereka bukan bagian dari kelompok tani madani.

“Ya, itu kan yang di Nagrak. Bukan kelompok tadi,” kata Furqon singkat.

Sejatinya, Kelompok Tani Madani Kampung Bayam sudah sempat melakukan serah terima kunci secara simbolis dengan pihak Jakpro untuk menghuni KSB.

Meski demikian, mereka tak kunjung menghuni KSB hingga sekarang karena adanya permintaan tambahan dua poin dalam klausul perjanjian, yakni kesetaraan posisi warga dalam kontrak, dan jangka waktu penggunaan hunian selama 30 tahun sesuai hasil rapat 28 Februari.

“Di MoU sebenarnya itu, kedudukan warga tidak setara. Karena tidak jelas posisi itu sebagai apa dan bagaimana,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 67 dari total 126 kepala keluarga (KK) eks warga Kampung Bayam telah menandatangani kontrak untuk menghuni hunian yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Mereka sebelumnya sempat direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Jakarta Utara menunggu pembangunan JIS rampung.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Utara dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Dony Gredinand, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan tokoh warga, pada Selasa (29/7/2025).

Dalam kontrak yang diteken bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), warga diberikan sejumlah fasilitas strategis, seperti pembebasan biaya sewa selama enam bulan, kesempatan kerja di lingkungan JIS dengan upah setara UMR DKI, serta akses ke lahan urban farming.

"Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Adi dari Jakpro, kami, sebanyak 67 warga eks Kampung Bayam yang selama ini tinggal di Rusun Nagrak, sepakat untuk pindah ke HPPO dan menandatangani kontrak hari ini. Terima kasih atas perhatian dan perjuangan yang akhirnya didengar oleh Pak Gubernur," ujar Shirley Aplonia (42), salah satu perwakilan warga.

Sementara itu, I Gede Adi Adnyana menyampaikan, sebanyak 126 unit hunian tipe 36 telah disiapkan dan dinyatakan layak huni, termasuk sambungan listrik dan air. Ia menegaskan tidak ada pungutan sewa selama enam bulan pertama.

"Kontrak ini juga membebaskan warga dari biaya sewa sebesar Rp1,7 juta per bulan selama enam bulan. Masa bebas sewa ini bukan utang. Kami memahami masa transisi ini diperlukan agar warga bisa mulai bertani atau bekerja," ujar Adi.

Selain tempat tinggal, kawasan HPPO menyediakan lahan 4.000 meter persegi untuk urban farming dan kolam budidaya ikan, sebagai langkah pemberdayaan ekonomi warga. Bagi yang memenuhi syarat, kesempatan kerja juga terbuka di lingkungan operasional JIS.

"Pak Gubernur meminta agar tidak ada satu pun warga eks Kampung Bayam yang tertinggal dalam mendapatkan hunian yang layak," ungkap Adi, menegaskan bahwa seluruh proses dan isi kontrak telah dikonsultasikan dan disetujui oleh aparat penegak hukum untuk memastikan dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam mendampingi proses adaptasi warga, termasuk memfasilitasi kepindahan sekolah anak-anak.

"Kami akan bantu koordinasi agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal barunya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan penataan hunian eks Kampung Bayam secara manusiawi, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga," kata Hendra.

Sehari sebelumnya, pada Senin (28/7), sosialisasi awal telah digelar bersama 35 perwakilan dari tiga kelompok warga eks Kampung Bayam. Pemprov DKI menetapkan masa tenggang hingga 31 Desember 2025 untuk mulai membayar sewa, tanpa dikenakan status tunggakan.

"Kebijakan ini memberi ruang bagi warga untuk memberdayakan diri terlebih dahulu. Kami ingin memastikan proses relokasi berjalan secara manusiawi, inklusif, dan adil," tutup Hendra.