Infografis
"SBY seharusnya bersuara terkait tudingan terhadap Partai Demokrat, jangan hanya diam," desak Ginting.
Ia mengungkit sebuah ironi sejarah. Menurutnya, SBY sebagai presiden dan panglima tertinggi pada saat Jokowi maju sebagai Wali Kota Solo tahun 2005, seharusnya memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan.
"SBY mengkhianati demokrasi substantif dengan membiarkan dugaan kecurangan identitas calon walikota," kritik Ginting pedas. Ia bahkan menuding pembiaran selama 9 tahun era SBY menimbulkan tanda tanya besar.
"SBY sebagai negarawan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas politik nasional, bukan terpengaruh 'gula-gula' jabatan untuk AHY," sindirnya.
Prabowo Ditantang Ambil Sikap, Jangan Terjebak Sandiwara
Tak hanya SBY, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga tak luput dari seruan Selamat Ginting. Ia menantang Prabowo untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam menghadapi polemik yang dianggap mempermalukan bangsa ini.
Ginting mendesak Prabowo untuk tidak berkompromi atau terjebak dalam sandiwara politik dengan keluarga Jokowi. "Prabowo harus berdiri di garis depan perlawanan terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi dan upaya penyesatan konstitusi oleh keluarga Jokowi," tegasnya.
Menurut Ginting, para elite dan mantan pemimpin bangsa harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. "Para mantan presiden, termasuk Prabowo, harus berembuk dan mengambil sikap tegas terkait kasus Jokowi karena ini mempermalukan bangsa," serunya.
Ia bahkan memprediksi bahwa Prabowo akan mengambil langkah tak terduga terkait lingkaran Jokowi sebelum perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Baginya, membiarkan kasus ini mengambang hanya akan merusak demokrasi.
Baca Juga: Langkah 'Dewa' Prabowo Guncang Politik: Tom Lembong Bebas, Hasto Dapat Amnesti!
"Sistem demokrasi Indonesia menjadi rawan dimanipulasi jika dugaan ijazah palsu dibiarkan," pungkasnya.
