Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dinilai memiliki nuansa politik yang kuat.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.
Menurutnya, keputusan Prabowo itu secara tidak langsung memberikan tekanan kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, Hasto dan Tom merupakan dua tokoh yang berseberangan dengan Jokowi.
"Sehingga memungkinkan dukungan bagi Prabowo meningkat, sekaligus melemahnya pengaruh Jokowi di lingkar Prabowo," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Sabtu (2/8/2025).
Dia berpandangan dengan abolisi dan amnesti itu, Kabinet Merah Putih mengalami perubahan iklim.
Selain tokoh-tokoh loyalis Jokowi, elit partai politik yang selama ini cenderung menjaga relasi dengan Jokowi, kata Dedi, akan berpikir dua kali.
"Sebab ketegasan Prabowo secara politik dalam hal ini menandai kemenangan pengaruh Prabowo," imbuhnya.
Hal itu menurutnya memiliki nuansa perang pengaruh Prabowo dan Jokowi.
"Sementara ini Prabowo dapat dikatakan lebih unggul, PDIP sendiri akan dengan sendirinya bergabung dengan Prabowo jika memang ada pembersihan loyalis Jokowi," ujar Dedi.
Baca Juga: Sebut Hasto dalam Zikir, Megawati: Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan
"Artinya, PDIP bisa saja masuk kabinet menggantikan tokoh-tokoh pro Jokowi," sambungnya.
Pada Jumat (1/8) Hasto dan Tom telah bebas dari rumah tahanan. Hasto menjadi terdakwa kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hasto dijatuhi hukuman penjara tiga tahun enam bulan.
Sedangkan Tom menjadi terdakwa kasus impor gula dan dinyatakan bersalah, serta dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara. Belakangan keduanya bebas, setelah Prabowo memberikan amnesti dan abolisi.
