Feri bahkan mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan ini jika sarat motif politik akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.
"Ujungnya tentu tidak sehat bagi banyak orang, termasuk pelaku, masyarakat, dan kepentingan politik lain. Karena hak atau kewenangan presiden dijalankan dengan motif politik, dan peradilan hanya sekadar drama pembenaran untuk langkah-langkah kepentingan politik berikutnya," tegasnya.
