Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dia sampaikan dalam acara penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Dia menilai sering ada kesalahpahaman dalam demokrasi di Indonesia.
Putri Presiden Pertama Soekarno itu menyebut bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati di Bali, Sabtu (2/8/2025).
“Konstitusi itu yang paling tinggi,” tambah dia.
Untuk itu, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan.
Sebaliknya, lanjut dia, partai berlambang banteng moncong putih itu akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” tutur Megawati.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” lanjut dia.
Baca Juga: Nasib Hasto Abu-abu usai Bebas, Jabatan Sekjen PDIP Diambil Alih Megawati, Mengapa?
Presiden Kelima itu juga menyebut PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat, tetapi tetap akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
