Infografis
Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerukan jika PDIP tidak akan akan bersikap menjadi partai oposisi. Pernyataan itu disampaikan Megawati selepas Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto hingga akhirnya dibebaskan dari rumah tahanan KPK.
Menurut Megawati, alasan PDIP tidak mau mengambil sikap oposisi di pemerintahan Presiden Prabowo karena ingin menjadi bagian pembangunan nasional.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," kata Megawati, saat berpidato politik dalam acara penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025).
Megawati menyatakan sikap partai itu telah diputuskan di dalam Kongres Ke-6 PDIP.
Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, katanya, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer. Menurut dia, hal itu masih sering terjadi kesalahpahaman.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata dia.
PDIP, kata dia, adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.
Baca Juga: Manuver Bebaskan Hasto-Tom Lembong: Peta Baru Prabowo Demi Tarik Semua Kekuatan Politik?
Adapun Megawati telah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Selain pengukuhan, kongres itu pun beragendakan rapat komisi-komisi untuk merumuskan arah kebijakan partai.
