Infografis
Suara.com - Partai Gerindra turut buka suara terkait kebijakan pemerintah soal pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif oleh PPATK, yang sekarang telah dibuka kembali.
Tanggapan Partai Gerindra ini berawal dari komentar seorang netizen pada unggahan TikToknya soal surat presiden kepada DPR RI untuk mempertimbangkan pemberian amnesti kepada 1.116 narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Netizen tersebut meminta Partai Gerindra menanggapi suara rakyat yang meminta keadilan untuk Nikita Mirzani.
Netizen tersebut juga meminta Partai Gerindra mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki hukum agar tak fokus pada hal remeh dan lebih mengawasi rekening pejabat daripada masyarakat.
"Admin Gerindra kenapa gak balas lagi suara rakyat di akun Anda minta keadilan buat NNM. Perbaiki hukum, jangan terlalu fokus pada hal remeh. Yang perlu diawasi itu rekening pejabat, bukan rekening rakyat kecil," kata @world.
Admin TikTok Partai Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa rekening para pejabat sudah jelas diawasi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Polri.
Hal ini terbukti dari kinerja ketiga instansi tersebut dalam mengungkap dan menanggap para pelaku korupsi.
"Pejabat-pejabat udah diawasi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Polri. Kan udah berseliweran beritanya ketiga institusi itu menangkap dan mengungkap kasus korupsi," jelas admin TikTok Partai Gerindra tersebut.
Kemudian, admin Partai Gerindra tersebut menanggapi soal pemblokiran rekening dorman oleh PPATK yang sempat ramai menjadi sorotan publik.
Baca Juga: Nama Anak Erika Carlina Hasil Sumbangan DJ Bravy, Maknanya Tentang Petualangan
Admin partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu menjelaskan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening yang tidak aktif.
Dalam hal ini, pemerintah mengkhawatirkan adanya tindak pidana pencucian uang, penampungan judi online, korupsi dan lainnya melalui rekening tak aktif tersebut.
"Mengenai pemblokiran sementara yang dilakukan PPATK terhadap rekening dormant itu tujuannya adalah untuk mencegah rekening-rekening itu disalahgunakan untuk tindak pidana, seperti pencucian uang, rekening penampungan judi online, korupsi, online scamming, penyaluran bansos yang tidak sesuai dan lainnya," jelas admin Gerindra.
Karena itu, admin Gerindra mengatakan masyarakat yang rekeningnya ikut terblokir bisa menghubungi pihak bank untuk diaktifkan kembali.
Bahkan, admin Partai Gerindra mengatakan PPATK menjamin uang yang tersimpan pada rekening yang ikut terblokir tersebut tak akan berkurang sedikit pun.
"Jika ada yang terblokir, pemilik rekening bisa langsung membukanya pada hari itu juga dengan menghubungi pihak bank. PPATK juga menjamin 100 persen bahwa uang yang ada di dalam rekening aman dan tidak berkurang," tegasnya.
