Suara.com - Sebuah program yang digadang-gadang menjadi harapan baru bagi anak-anak kurang beruntung, kini justru terancam goyah. Sebanyak 143 guru yang telah diterima di Sekolah Rakyat serentak memilih mundur, meninggalkan kursi pengajar yang kosong dan nasib ratusan siswa yang kini dipertaruhkan.
Melansir laman BBC News Indonesia, Minggu (3/8/2025), alasan di baliknya ternyata adalah masalah klasik yang gagal diantisipasi pemerintah, penempatan tugas yang jauh dari domisili.
Keputusan mundur massal ini bukanlah tanpa alasan. Banyak guru merasa terjebak antara panggilan pengabdian dan realita pahit di lapangan. Harapan untuk mengajar di dekat rumah pupus ketika sistem menempatkan mereka di lokasi yang 'di luar ekspektasi', bahkan hingga lintas pulau.
"Iya, karena mereka terkendala domisili. Harapan mereka sebenarnya di awal berharapnya sesuai penempatan domisilinya, ternyata di luar ekspektasi," ungkap Radiah, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Sentra Wirajaya Makassar, yang kehilangan dua guru asal Jawa.
Ironisnya, para guru ini telah menyetujui syarat "bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia" saat mendaftar. Namun, menurut para pengamat, persetujuan ini seringkali diberikan dalam "ruang gelap" tanpa informasi yang jelas mengenai hak dan kesejahteraan.
"Status guru, apakah akan diangkat, apakah kontrak, besaran gajinya berapa, jaminan kesejahteraan, sampai keberlanjutannya, ini harus jelas. Kalau nanti ganti pemimpin, programnya tidak berlanjut, bagaimana nasib para guru ini? Ini kan seperti masuk ruang gelap," kritik Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
Dampak Pahit: Kursi Guru Kosong, Siswa Jadi Korban
Korban utama dari carut-marut ini, tak lain dan tak bukan, adalah para siswa. Di saat kegiatan belajar sudah dimulai, banyak sekolah kini kelimpungan. Sekolah Rakyat Sentra Wirajaya Makassar kini tak memiliki guru untuk mata pelajaran IPS dan Seni Budaya. Kondisi lebih parah terjadi di BBPPKS Padang, yang hingga kini belum memiliki guru agama sama sekali.
Upaya mitigasi dengan memberdayakan guru yang ada untuk mengisi kekosongan dinilai para pengamat sebagai solusi tambal sulam yang mengorbankan kualitas. Mereka khawatir anak-anak Sekolah Rakyat hanya akan menjadi "kelinci percobaan".
Baca Juga: Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat Tahap II: Ini Syarat, Jadwal dan Gaji
"Kalau mengacu pada sistem optimalisasi, maka guru yang tersaring di awal memiliki nilai dan peringkat yang terbaik. Saringan tahap selanjutnya, bisa diartikan kualitasnya tidak sama dengan yang lolos di tahap awal. Justru perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap anak-anak," tegas Ubaid.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mencoba menenangkan situasi dengan menyebut para guru tersebut "tidak memenuhi panggilan" dan mengklaim ada 50.000 guru lain yang siap menggantikan. Namun, pernyataan ini justru menuai kritik tajam.
"Ini pernyataan yang melukai guru dan profesinya. Ini bukan soal yang antre, tapi justru 143 orang ini harus didengar suaranya supaya tidak terulang lagi," sanggah Ubaid.
Pada akhirnya, ide mulia Sekolah Rakyat kini berhadapan dengan realita sistem rekrutmen yang dinilai gagal dan tidak manusiawi. Pengamat pendidikan Ina Liem menyimpulkan, "kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesiapan gurunya".
Tanpa perbaikan mendasar, nasib para siswa di sekolah ini akan terus berada dalam ketidakpastian.
