Suara.com - Istana Kepresidenan menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera kelompok bajak laut Topi Jerami dari anime 'One Piece' oleh masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, bahwa pemerintah memandang hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang tidak dipermasalahkan.
Namun, ia mengingatkan, agar kreativitas itu tidak dimanfaatkan untuk mengganggu kesakralan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
"Yang pertama, sebagaimana juga sudah disampaikan bahwa kalau berkenaan dengan kreatifitas dari kawan-kawan, komunitas-komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah," kata Prasetyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Kendati begitu, Prasetyo menggarisbawahi potensi masalah jika kreativitas tersebut dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak benar.
Ia secara tegas menyoroti jika ada ajakan untuk mengibarkan bendera lain selain bendera Merah Putih.
"Yang jadi masalah itu kan adalah misalnya... ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya, memanfaatkan kreatifitas tersebut untuk menghimbau supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, berharap bulan Agustus yang menjadi momen bersejarah tidak ternodai oleh hal-hal yang dapat mengurangi nilai sakralnya.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan.
Baca Juga: Mengulik Simbol Bajak Laut One Piece: Dari Pin Gibran, Tuduhan Makar hingga Disisir Aparat
"Kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua, kita berharap di bulan Agustus ini janganlah ternodai dengan hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80," katanya.
Menanggapi anggapan bahwa pengibaran bendera 'One Piece' merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, Prasetyo memahaminya sebagai sebuah ekspresi.
Namun, ia menyarankan agar kekecewaan tidak ditunjukkan dengan cara yang dapat mengurangi kehormatan bangsa, terutama menjelang 17 Agustus.
"Makanya sebagai sebuah ekspresi kreatifitas boleh. Tapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa," jelasnya.
"Tadi misalnya ada kecewaan tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus," sambungnya.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap segala masukan dan kritik.
