Infografis
Suara.com - Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar menggelar unjuk rasa sambil mengibarkan bendera bajak laut One Piece.
Bendera hitam dengan lambang tengkorak memakai topi jerami itu dikibarkan di tengah-tengah orasi mahasiswa.
Aksi digelar di bawah lapangan Fly Over Jalan AP Pettarani, Selasa, 5 Agustus 2025.
Para mahasiswa menyuarakan substansi tuntutan mereka soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Syamri menjelaskan aksi tersebut bertujuan mengawal proses legislasi RKUHAP yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Menurutnya, banyak pasal dalam RKUHAP yang bermasalah dan berpotensi melemahkan prinsip demokrasi.
"Makanya kami melihat dalam prosesnya tidak ada partisipasi lainnya yang bermanfaat sesuai UU Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana dimaksud harus ada partisipasi publik yang bermanfaat," ujar Syamri.
"Misalnya soal penyadapan tanpa pengawasan. Prosesnya juga tidak membuka partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan ahli hukum," lanjutnya.
Ia menambahkan, pengibaran bendera One Piece bukan tanpa alasan. Bendera tersebut digunakan sebagai simbol kritik terhadap kondisi Indonesia saat ini, yang menurut mereka semakin "gelap" dan mengkhawatirkan.
Baca Juga: Pengibaran Bendera One Piece Picu Respons Negara, YLBHI: Itu Simbol Keresahan Sosial
"Bendera ini bentuk kritik kepada pemerintah hari ini. Kami melihat banyak persoalan belum diselesaikan. Ini juga simbol bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi cemas, tidak menentu. Pemerintah tidak seharusnya represif terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasi," jelasnya.
Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa berkumpul sambil membawa poster-poster berisi tuntutan.
Beberapa mahasiswa tampak mengenakan atribut karakter anime. Puncaknya, sebuah bendera Jolly Roger, simbol bajak laut dalam serial One Piece dikibarkan di tengah kerumunan demonstran.
Menanggapi aksi tersebut, Rektor UNM Profesor Kartajayadi memberikan komentar singkat, tapi tegas.
Ia mengaku tidak memahami secara spesifik aturan pemerintah soal penggunaan simbol fiksi seperti bendera One Piece.
Namun, jika pengibaran bendera itu dinilai mengganggu ketertiban umum, kata Rektor, maka aparat menurutnya seharusnya bertindak.
"Saya tidak faham dengan aturan pemerintah tersebut. Jika memang melanggar aturan, mestinya ditangkap, karena termasuk mengganggu ketertiban umum," ujar Kartajayadi saat dikonfirmasi.
Kartajayadi juga tidak menjelaskan apakah mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa tersebut. Ataukah pihak kampus akan memanggil atau memberi sanksi kepada para mahasiswa yang terlibat.
Namun, pernyataannya seolah mengisyaratkan jika penanganan semacam itu adalah ranah aparat penegak hukum, bukan semata tanggung jawab kampus.
Sebelumnya, aksi sebagian masyarakat yang mengibarkan bendera bajak laut dari serial ‘One Piece’ di bawah Bendera Merah Putih jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT-RI) ke-80 memicu respons dari pemerintah.
Tindakan tersebut dinilai mencederai kehormatan simbol negara dan memicu kekhawatiran akan melemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang dapat merendahkan martabat bangsa. Simbol-simbol asing, apalagi fisik, tidak relevan dan tidak pantas disandingkan dengan simbol perjuangan bangsa.
"Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa," katanya dalam keterangan resminya pekan lalu.
Budi menegaskan pemerintah sangat menghargai kebebasan berekspresi dan kreativitas masyarakat.
Namun, ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mencederai kehormatan negara.
Dia mengingatkan tindakan mengibarkan bendera negara di bawah simbol atau lambang lain merupakan pelanggaran hukum. Dia mengutip Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
"Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan Bendera Merah Putih jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, ‘Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambing apa pun’. Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara," tegasnya.
Dia berharap masyarakat dapat memaknai peringatan kemerdekaan dengan sikap menghormati jasa para pahlawan, bukan justru menodai simbol-simbol perjuangan dengan ikon-ikon fiktif yang tidak memiliki hubungan historis dengan bangsa Indonesia.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
