Infografis
Suara.com - Nama Bupati Pati Sudewo tengah menjadi pusat perhatian usai video dirinya menantang warga yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2025 viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan siap menghadapi massa demonstran yang disebutnya bisa sampai 50 ribu orang.
Kebijakan menaikkan PBB-P2 2025 hingga 250 persen dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang mayoritas berpenghasilan rendah.
Protes pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pedagang kaki lima, hingga tokoh-tokoh lokal yang merasa tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
Puncak dari penolakan ini adalah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar selama dua hari berturut-turut, pada 13–14 Agustus 2025.
Massa aksi akan memusatkan demonstrasi di Alun-Alun Pati dengan tiga tuntutan utama: membatalkan kenaikan PBB, menolak pajak baru untuk PKL, dan mendesak Sudewo mundur dari jabatan sebagai bupati.
Kritik terhadap Sudewo makin memuncak setelah publik menemukan bahwa nama Sudewo tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.
Padahal, menurut sejumlah sumber, total harta kekayaan Sudewo mencapai lebih dari Rp 30 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Jawa Tengah.
Berikut delapan fakta terkait polemik yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo.
1. PBB Dinaikkan 250 Persen
Pemerintah Kabupaten Pati secara resmi menetapkan kenaikan PBB-P2 2025 hingga 250 persen. Kenaikan ini diumumkan usai pertemuan Sudewo dengan para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten pada 18 Mei 2025.
Warga merasa kebijakan ini sangat memberatkan, terutama di desa-desa yang penghasilan masyarakatnya terbatas.
2. Tantang Demonstran
Alih-alih meredam gejolak warga, Sudewo justru mengeluarkan pernyataan yang memicu amarah publik. Dalam video viral, ia menyatakan siap menghadapi demo besar-besaran dan menantang 50 ribu orang untuk datang langsung kepadanya.
"Kalau memang mau demo, ayo 50 ribu orang demo sekalian," ujar Sudewo.
Sikap ini dinilai arogan dan tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang merangkul rakyat.
3. Demo Direncanakan Dua Hari
Sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan ini, warga berencana menggelar unjuk rasa pada 13–14 Agustus 2025. Aksi ini akan berlangsung di Alun-Alun Pati dengan estimasi ribuan warga turun ke jalan.
Selain menolak kenaikan pajak, massa juga menolak kebijakan pemungutan pajak kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
4. Nama Sudewo Tak Muncul di LHKPN KPK
Publik dikejutkan dengan tidak ditemukannya nama Sudewo dalam sistem pelaporan LHKPN KPK, meskipun ia telah resmi menjabat sebagai bupati. Hal ini mengundang sorotan karena sebagai penyelenggara negara, pelaporan kekayaan adalah kewajiban hukum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
5. Kekayaan Sudewo Capai Rp 30 Miliar
Meski tak tercatat di LHKPN, data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa total kekayaan Sudewo mencapai Rp30.209.983.240. Angka ini termasuk besar untuk ukuran kepala daerah, dan menempatkannya sebagai salah satu pejabat terkaya di provinsi Jawa Tengah. Kekayaan tersebut diyakini berasal dari latar belakangnya sebagai pengusaha, politisi, dan profesional teknik.
6. Karier Politik Sejak 2009
Sudewo bukan orang baru di dunia politik. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2009 melalui Partai Demokrat. Setelah vakum, ia kembali ke Senayan untuk periode 2019–2024 lewat Partai Gerindra. Di partai tersebut, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra sejak 2019.
7. Menang Pilkada Pati 2024
Setelah malang melintang di dunia politik nasional, Sudewo mencalonkan diri sebagai Bupati Pati dalam Pilkada 2024. Berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra, ia berhasil menang dan resmi dilantik pada awal 2025. Namun, masa kepemimpinannya langsung dihujani kontroversi akibat kebijakan kenaikan pajak.
8. Latar Belakang Profesional dan Pendidikan
Sebelum terjun ke politik, Sudewo memiliki latar belakang sebagai insinyur. Ia pernah bekerja di proyek PU dan menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Karanganyar. Ia juga sempat berwirausaha.
Sudewo menyelesaikan pendidikan sarjana di Teknik Sipil UNS dan meraih gelar magister dari Universitas Diponegoro. Aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan dan profesi menunjukkan jejak panjang karier yang membentuknya hingga kini.
