Suara.com - Suasana politik di Kabupaten Pati kian memanas menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya akan digelar pada Rabu, 13 Agustus mendatang.
Sebanyak lima ribu santri dari berbagai penjuru wilayah siap turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang meroket hingga 250 persen.
Koordinator aksi, Sahal Mahfudh, telah memastikan bahwa surat pemberitahuan untuk unjuk rasa ini sudah dilayangkan dan diterima oleh Polresta Pati. Ia menegaskan bahwa massa yang akan bergabung merupakan representasi dari kalangan santri di seluruh kabupaten.
"Santri yang ikut nanti adalah perwakilan dari seluruh wilayah di Pati. Mulai dari Pati Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Semuanya alumni pesantren yang masih aktif di kegiatan TPQ dan Madin," kata Sahal dikutip Kamis (7/8/2025).
Tidak hanya soal pajak, para santri juga membawa aspirasi lain yang tak kalah penting. Mereka menolak keras kebijakan sekolah lima hari yang dianggap mengancam eksistensi pendidikan keagamaan nonformal.
Kebijakan ini dinilai mengganggu jadwal kegiatan TPQ dan Madrasah Diniyah yang mayoritas dilaksanakan pada sore hari.
Fenomena menarik terjadi menjelang aksi. Dukungan untuk para demonstran terus mengalir deras, salah satunya dalam bentuk logistik yang kini menggunung di depan Kantor Bupati Pati.
Tumpukan kardus berisi air mineral dan kebutuhan lainnya terlihat menjulang hingga dua meter, memanjang menutupi pagar kantor bupati dari ujung barat ke timur.
Banjir donasi ini disebut sebagai respons langsung atas pernyataan Bupati Pati Sudewo yang menantang dan mengaku tidak gentar meski harus menghadapi 50 ribu pengunjuk rasa.
Baca Juga: Respons Mendagri Soal Kebijakan Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen: Saya Perintahkan Dirjen Cek
Aksi pengumpulan logistik ini menjadi simbol perlawanan dan keseriusan para santri dalam menyikapi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
