Suara.com - Rencana Bupati Pati, Sudewo untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu ketegangan hingga viral di media sosial. Merespons kegaduhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengambil sikap tegas dengan meminta bupati dan wali kota di wilayahnya untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan rakyat.
Luthfi secara khusus menyoroti kasus di Pati dan menegaskan bahwa kenaikan PBB tidak boleh menimbulkan gejolak di masyarakat. Ia mengaku telah memerintahkan evaluasi dan pengkajian ulang kebijakan tersebut.
“Jadi kenaikan PBB ini tidak boleh membebankan masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu diturunkan pada saat itu," ujar Luthfi, dikutip Kamis (7/8/2025).
Untuk meredam situasi, Gubernur Luthfi mendorong adanya dialog cepat antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Menurutnya, hasil dari diskusi tersebut harus disosialisasikan secara transparan agar warga memahami tujuan kebijakan.
“Setelah ada hasil dialog lalu disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat semua tau, itu untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat," jelas Luthfi.
Lebih lanjut, Luthfi juga menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah yang berencana menaikkan PBB untuk menyerahkan hasil kajiannya ke Pemerintah Provinsi.
Kajian tersebut nantinya akan dinilai oleh pihak ketiga untuk memastikan kewajarannya.
“Ini kan sudah jadi trending topik, dan saya sudah kordinasi dengan Bupati Pati. Kasihan masyarakatnya. Namun yang paling pokok adalah bagaimana nanti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, antara Bupati dengan tokoh masyakarat dan juga elemen elemen lainnya. Sehingga tidak ada lagi demo-demo yang merugikan dan memecah belah persatuan dan kesatuan wilayah Pati khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya," jelas Luthfi.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Akhirnya Minta Maaf Usai Tantang Warga: Saya Banyak Kekurangan
