Gibran Disarankan S2, Dokter Tifa: Paket C Dulu, Ijazah SMA-nya Mana?

Dinda Rachmawati | Suara.com

Kamis, 07 Agustus 2025 | 16:11 WIB
Gibran Disarankan S2, Dokter Tifa: Paket C Dulu, Ijazah SMA-nya Mana?
Dokter Tifa

Suara.com - Polemik soal latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat usai dirinya direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan magister (S2) sebagai solusi memperkuat kepercayaan publik. 

Namun, tanggapan sinis datang dari Dr. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, yang dikenal sebagai pengkritik keras Presiden Jokowi dan keluarganya.

Dalam unggahan di akun X miliknya, @DokterTifa, ia menyoroti kejanggalan dokumen pendidikan Gibran yang menurutnya belum pernah secara sah diperlihatkan ke publik, terutama terkait ijazah SMA yang menjadi syarat mutlak untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

“Sebentar… Jangan buru-buru daftar S2 dulu. Saya dan teman-teman sedang mencari dimana ijazah SMA mu,” tulis Dr. Tifa dalam unggahannya.

“Yang baru ditemukan adalah suket alias Surat Keterangan setara SMK. Padahal untuk daftar S1 butuh IJAZAH SMA!,” ucap dia.

Sindiran tak berhenti di situ. Dokter Tifa bahkan menyarankan Gibran untuk menempuh pendidikan paket C terlebih dahulu sebelum memimpikan gelar magister.

“Saran saya supaya ngga kejauhan, Fufuf...ups, Wapres sebaiknya ikut kejar Paket C. Nah kalau lulus, ijazah Paket C itu valid untuk daftar S1,” tulisnya, menyelipkan nada sarkastik.

Yang memicu kecurigaan publik, kata Dokter Tifa, adalah fakta bahwa surat keterangan setara SMK atas nama Gibran baru muncul tahun 2019, sementara gelar Bachelor of Science (B.Sc) dari University of Bradford diklaim diraih pada tahun 2010. 

“Omon omon, Suketmu kenapa baru ada tahun 2019? Padahal ijazah B.Sc Bradford-mu katanya keluar tahun 2010? Lha terus waktu daftar Bradford pakai ijazah apa? SMP?” sindirnya lagi.

Unggahan tersebut viral dan langsung dibanjiri komentar netizen yang mempertanyakan keabsahan latar belakang pendidikan Gibran.

“Surat Keterangan Setara SMK tahun 2019. Ijazah B.Sc-nya tahun 2010. Itu sama aja dg: lulus insinyur katanya 1985, skripsi dibikin 2018,” tulis akun @wan****. 

Netizen lain, @set****, menambahkan, “Aneh bin ajaib. Padahal persyaratan untuk kerja di perusahaan swasta banyak yang mensyaratkan lulusan sarjana. Ini yang bakal mengurus negara ijazahnya diragukan?.”

Sementara akun @tuk**** menyatakan, “Saya pribadi meragukan kemampuan intelektual beliau untuk menempuh studi magister apalagi selevel @UGMYogyakarta.”

Kritik terkeras datang dari akun @arw**** yang menulis, “Astaghfirullah, gak bapak gak anak ijazahnya gak jelas. Padahal uang seabreg, kenapa gak diprioritaskan kualitas diri?”

Dr. Tifa memang bukan nama baru dalam deretan pengkritik keluarga Jokowi. Ia sebelumnya juga pernah menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dan bahkan menyebut almamater presiden sebagai "Pasar Pramuka"—sindiran bahwa ijazah bisa "dibeli".

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tak Gubris Usulan Pemakzulan Gibran, Guru Besar UI Nilai DPR Salahi Kewenangan

Tak Gubris Usulan Pemakzulan Gibran, Guru Besar UI Nilai DPR Salahi Kewenangan

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:56 WIB

Komardin: Ekonomi Remuk Sejak Isu Ijazah Jokowi Mencuat

Komardin: Ekonomi Remuk Sejak Isu Ijazah Jokowi Mencuat

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:55 WIB

Connie Rahakundini Sebut Puan Maharani Cocok Gantikan Posisi Gibran

Connie Rahakundini Sebut Puan Maharani Cocok Gantikan Posisi Gibran

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:27 WIB

Terkini

Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel

Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:45 WIB

Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun

Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:43 WIB

Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka

Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:38 WIB

Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual

Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:25 WIB

Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua

Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:17 WIB

Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik

Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:07 WIB

Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi

Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:32 WIB

Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark

Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:25 WIB

Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?

Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:20 WIB

Pemerintah Buka 30.000 Posisi Manajer Koperasi Desa! Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini

Pemerintah Buka 30.000 Posisi Manajer Koperasi Desa! Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:06 WIB