Gibran Disarankan S2, Dokter Tifa: Paket C Dulu, Ijazah SMA-nya Mana?

Dinda Rachmawati | Suara.com

Kamis, 07 Agustus 2025 | 16:11 WIB
Gibran Disarankan S2, Dokter Tifa: Paket C Dulu, Ijazah SMA-nya Mana?
Dokter Tifa

Suara.com - Polemik soal latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat usai dirinya direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan magister (S2) sebagai solusi memperkuat kepercayaan publik. 

Namun, tanggapan sinis datang dari Dr. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, yang dikenal sebagai pengkritik keras Presiden Jokowi dan keluarganya.

Dalam unggahan di akun X miliknya, @DokterTifa, ia menyoroti kejanggalan dokumen pendidikan Gibran yang menurutnya belum pernah secara sah diperlihatkan ke publik, terutama terkait ijazah SMA yang menjadi syarat mutlak untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

“Sebentar… Jangan buru-buru daftar S2 dulu. Saya dan teman-teman sedang mencari dimana ijazah SMA mu,” tulis Dr. Tifa dalam unggahannya.

“Yang baru ditemukan adalah suket alias Surat Keterangan setara SMK. Padahal untuk daftar S1 butuh IJAZAH SMA!,” ucap dia.

Sindiran tak berhenti di situ. Dokter Tifa bahkan menyarankan Gibran untuk menempuh pendidikan paket C terlebih dahulu sebelum memimpikan gelar magister.

“Saran saya supaya ngga kejauhan, Fufuf...ups, Wapres sebaiknya ikut kejar Paket C. Nah kalau lulus, ijazah Paket C itu valid untuk daftar S1,” tulisnya, menyelipkan nada sarkastik.

Yang memicu kecurigaan publik, kata Dokter Tifa, adalah fakta bahwa surat keterangan setara SMK atas nama Gibran baru muncul tahun 2019, sementara gelar Bachelor of Science (B.Sc) dari University of Bradford diklaim diraih pada tahun 2010. 

“Omon omon, Suketmu kenapa baru ada tahun 2019? Padahal ijazah B.Sc Bradford-mu katanya keluar tahun 2010? Lha terus waktu daftar Bradford pakai ijazah apa? SMP?” sindirnya lagi.

Unggahan tersebut viral dan langsung dibanjiri komentar netizen yang mempertanyakan keabsahan latar belakang pendidikan Gibran.

“Surat Keterangan Setara SMK tahun 2019. Ijazah B.Sc-nya tahun 2010. Itu sama aja dg: lulus insinyur katanya 1985, skripsi dibikin 2018,” tulis akun @wan****. 

Netizen lain, @set****, menambahkan, “Aneh bin ajaib. Padahal persyaratan untuk kerja di perusahaan swasta banyak yang mensyaratkan lulusan sarjana. Ini yang bakal mengurus negara ijazahnya diragukan?.”

Sementara akun @tuk**** menyatakan, “Saya pribadi meragukan kemampuan intelektual beliau untuk menempuh studi magister apalagi selevel @UGMYogyakarta.”

Kritik terkeras datang dari akun @arw**** yang menulis, “Astaghfirullah, gak bapak gak anak ijazahnya gak jelas. Padahal uang seabreg, kenapa gak diprioritaskan kualitas diri?”

Dr. Tifa memang bukan nama baru dalam deretan pengkritik keluarga Jokowi. Ia sebelumnya juga pernah menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dan bahkan menyebut almamater presiden sebagai "Pasar Pramuka"—sindiran bahwa ijazah bisa "dibeli".

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tak Gubris Usulan Pemakzulan Gibran, Guru Besar UI Nilai DPR Salahi Kewenangan

Tak Gubris Usulan Pemakzulan Gibran, Guru Besar UI Nilai DPR Salahi Kewenangan

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:56 WIB

Komardin: Ekonomi Remuk Sejak Isu Ijazah Jokowi Mencuat

Komardin: Ekonomi Remuk Sejak Isu Ijazah Jokowi Mencuat

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:55 WIB

Connie Rahakundini Sebut Puan Maharani Cocok Gantikan Posisi Gibran

Connie Rahakundini Sebut Puan Maharani Cocok Gantikan Posisi Gibran

News | Kamis, 07 Agustus 2025 | 15:27 WIB

Terkini

Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?

Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:18 WIB

Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen

Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:13 WIB

Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen

Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:08 WIB

Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres

Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:02 WIB

Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa

Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 18:22 WIB

Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR

Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 18:15 WIB

Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera

Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 18:08 WIB

Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 17:59 WIB

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 17:30 WIB

Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah

Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 17:26 WIB