Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pelaksanaan pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mencakup area Pasar Hewan Barito di Jakarta Selatan.
Seharusnya, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan taman itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (8/8/2025).
Namun, sejak Jumat pagi, sejumlah pedagang menggelar aksi protes di sekitar lokasi. Mereka menolak kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta demi kepentingan pembangunan taman yang disebut akan menyambungkan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, membenarkan bahwa acara ditunda. Ia berdalih padatnya agenda kerja Gubernur sebagai penyebab.
"Menunggu arahan Pak Gubernur, karena agenda beliau yang padat. Belum terinfo soal penjadwalan ulang," ujar Chico saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
Terkait polemik relokasi, Chico belum bisa memastikan apakah Pramono akan menemui langsung para pedagang yang melakukan aksi. Namun, dia menegaskan, Pemprov tengah menyiapkan solusi jangka panjang bagi pedagang Barito.
"Sembari menunggu lahan tersebut siap, para pedagang dipersilahkan memilih berdagang untuk sementara di belasan Pasar milik Perumda Pasar Jaya secara gratis, bahkan pemindahannya pun ditanggung pemprov biayanya," jelasnya.
Chico juga menyebut, sejak awal para pedagang Pasar Barito sebetulnya menempati lahan yang berstatus lokasi sementara (loksem). Mereka disebut sudah mengetahui risiko tidak adanya jaminan relokasi permanen.
"Terkait dengan demonstrasi, tentu kami menghargai bentuk ekspresi dalam iklim demokrasi, dengan harapan tentunya tetap bersama menjaga ketertiban dan tidak diinfiltrasi maupun diprovokasi oleh pihak pihak yang bukan bagian dari para pedagang itu sendiri," tutur Chico.
Baca Juga: Merasa Dirugikan, Pedagang Pasar Barito Gelar Demo Tolak Relokasi Imbas Taman Bendera Pusaka
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menambahkan bahwa Pemprov menawarkan sejumlah skema agar pedagang bersedia direlokasi.
Antara lain, para pedagang akan ditempatkan di 10 pasar milik Perumda Pasar Jaya dan diperbolehkan memilih lokasi relokasi sesuai kenyamanan masing-masing. Selain itu, mereka juga akan dibebaskan biaya sewa kios selama tiga bulan.
"Langkah-langkah ini diambil agar proses penataan tidak hanya berpihak pada kepentingan tata ruang kota, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha para pedagang," ujar Ratu.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan membangun Sentra Fauna Jakarta di kawasan Lenteng Agung. Sentra ini digadang-gadang menjadi pusat perdagangan hewan peliharaan yang modern, sehat, dan edukatif.
"Para pedagang selanjutnya akan difasilitasi untuk membuka usaha di Sentra Fauna Jakarta yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 7.000 meter persegi di kawasan Lenteng Agung," jelas Ratu.
Nantinya, Sentra Fauna Jakarta akan dilengkapi dengan wahana edukasi satwa, zona konservasi, serta area UMKM hewan peliharaan. Tempat itu ditargetkan menjadi destinasi wisata edukatif sekaligus pusat bisnis satwa yang tertata dan ramah lingkungan.
