Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati belakangan menjadi sorotan setelah mengungkap opsi gaji guru tidak akan ditanggung oleh negara. Ucapan Sri Mulyani pun menuai kritik dari publik.
Kritik keras kepada Sri Mulyani juga datang dari pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Profesor Sulfikar Amir.
Lewat unggahan di akun X pribadinya, @sociotalker pada Jumat (8/9/2025), Prof Sulfikar Amir blak-blakan menyindir sosok Sri Mulyani sebagai "ratu neoliberal."
"The neoliberal queen finally reveals her true face," cuitnya sembari mengunggah ulang hasil bidikan layar berita dengan judul "Gaji Guru & Dosen Kecil, Sri Mulyani: Semua Harus Ditanggung Negara?" yang dimuat oleh salah satu media arus utama.
Sindiran Sulfikar Amir kepada Sri Mulyani yang dijuluki 'ratu neolib' turut disorot netizen dan dibanjiri beragam komentar. Namun, kebanyakan netizen justru ikut menyindir Sri Mulyani imbas pertanyaannya yang menyinggung masalah gaji guru.
Bahkan, ada yang merasa khawatir nantinya guru menjadi profesi yang tidak diminati banyak orang lantaran gajinya berpeluang tidak diurus oleh negara.
"Ya udah sampean ga usah digaji aja sekalian," sindir salah satu netizen geram dengan pernyataan Sri Mulyani.
"Dia digaji negara, tunjangan ber m dari negara tapi dia nanya "Semua harus dari uang negara?" Sungguh terlalu!!" timpal yang lain.
"Jangan kaget kalau nanti satu generasi ga ada yang minat jadi guru," tulis netizen lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyinggung soal nasib guru dan dosen yang ramai dikeluhkan masalah gaji.
Baca Juga: Detik-detik Terakhir Putranya Koma, Ibunda Prada Lucky Ungkap Sederet Fakta Mengerikan!
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat berpidato dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025).
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Adanya keluhan itu, Sri Mulyani pun membuka opsi pajak dari masyarakat untuk membiayai gaji guru dan dosen.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat," ujarnya.
