REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjelaskan alasan pihaknya mencegah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut bepergian ke luar negeri.
Ia bilang pencegahan ini dilakukan untuk memudahkan selama proses penyidikan kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji berlangsung.
Budi menegaskan, pencegahan keluar negeri dilakukan demi kelancaran pemeriksaan.
Dengan begitu, penyidik dapat memanggil pihak yang dicegah kapan saja tanpa khawatir yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
"Ya pastinya kan, pencegahan itu diperlukan ya, yang pastinya supaya yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia, sehingga memudahkan di saat dimintai keterangan atau dipanggil oleh penyidik," kata Budi, saat ditemui di Fakultas Hukum UGM, Selasa (12/8/2025).
Disebutkan Budi, pencegahan ini sudah melalui mekanisme resmi dan telah diberlakukan.
"Ya, itu kan pasti sudah ada prosesnya, surat sudah dikirimkan, ya itu nama-namanya nanti silakan dicek sama juru bicara lah. Saya tidak akan menyebutkan nama-namanya siapa," ujar dia.
Ia juga memastikan bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan.
"Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh deputi kan sudah naik ke proses penyidikan," ucapnya.
Adapun larangan soal bepergian ke luar negeri itu telah diterbitkan KPK.
"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).
Selain Gus Yaqut, KPK juga melarang eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz dan satu orang lagi berinisial FHM dari pihak swasta.
Larangan ini diberlakukan lantaran KPK menilai keterangan tiga orang ini di perlukan dalam proses penyidikan.
"Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan," tandas dia.
Kasus Dugaan Korupsi Haji
Inti dari kasus ini adalah dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan Arab Saudi untuk tahun 2024.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Artinya, dari 20.000 kuota tambahan, seharusnya 18.400 dialokasikan untuk jemaah reguler yang antreannya panjang dan 1.600 untuk haji khusus yang dikelola agen travel.
Namun, yang terjadi adalah penyimpangan fatal.
"Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ungkap Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.
"Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada," imbuhnya.
Kerugian Tembus Rp 1 Triliun
Penyimpangan alokasi kuota ini tidak hanya memangkas hak jemaah reguler, tetapi juga menciptakan potensi kerugian keuangan negara yang fantastis.
Berdasarkan hitungan awal internal KPK, angka kerugiannya sangat signifikan.
"Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," kata Budi.
Ia menambahkan bahwa angka ini merupakan hasil diskusi awal dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit investigatif lebih lanjut.
"Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi," ujarnya.
TERPOPULER
