REGIONAL:
Suara.com - Sebuah candaan, apalagi dari seorang pejabat tinggi negara, bisa menjadi bola liar yang memicu keresahan massal.
Inilah yang terjadi ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melontarkan pernyataan kontroversial yang kini menjadi sorotan utama publik.
Di tengah sensitivitas isu pertanahan, 'guyonan' ini bukan hanya sekadar salah ucap, melainkan ujian berat bagi kredibilitas pemerintah di mata anak muda dan masyarakat luas.
'Emang Mbah Bisa Membuat Tanah?': Pernyataan yang Menuai Badai Kritik
Api kontroversi tersulut dari pernyataan singkat namun berdampak besar.
"Emang mbah atau leluhur bisa membuat tanah? Semua tanah itu milik negara. Hak kepemilikan rakyat hanya diakui melalui Sertifikat Hak Milik (SHM)," ujar Nusron, seperti dikutip, Selasa (12/8/2025).
Sontak, pernyataan ini memicu badai kritik dari berbagai kalangan.
Di media sosial, narasi ini dianggap berbahaya dan disindir dapat membawa Indonesia ke arah 'negara komunis' oleh pegiat media sosial.
Akademisi dari UGM menyebut pernyataan tersebut menyesatkan jika tidak dijelaskan secara utuh, karena hak rakyat atas tanah termasuk Hak Milik sebenarnya dijamin oleh konstitusi.
Bahkan, parlemen melalui Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, ikut angkat bicara, mengingatkan pemerintah untuk tidak menyamaratakan tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU).
Bukan Sekadar Blunder: Kredibilitas Pejabat di Ujung Tanduk
Meski Nusron Wahid telah meminta maaf dan menyebutnya sebagai 'guyonan' yang tidak pantas, nasi telah menjadi bubur.
Insiden ini menambah daftar panjang kasus di mana komunikasi pejabat publik justru menimbulkan kebingungan alih-alih pencerahan.
Bagi generasi milenial dan Z yang semakin kritis, pernyataan semacam ini menggerus respect atau rasa hormat terhadap pejabat publik.
Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam, namun bisa runtuh dalam sekejap karena satu pernyataan yang ceroboh.
TERPOPULER