Suara.com - Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang memecat 220 karyawan RSUD Soewondo tanpa pesangon memicu protes. Mereka beramai-ramai datang ke Posko Donasi Masyarakat Bersatu.
Kedatangan para mantan karyawan RSUD tersebut adalah untuk untuk memberikan dukungan, aksi demonstrasi 13 Agustus untuk melengserkan Sudewo. Protes itu karena mereka merasa dizalimi.
Para mantan pegawai yang telah mengabdi, bahkan hingga puluhan tahun, kini menyuarakan nasib mereka di Posko Donasi Masyarakat Bersatu. Mereka menuntut untuk dipekerjakan kembali seperti sedia kala.
"Kembalikan pekerjaan kami atau turunkan bupati," seru Ruha, salah satu mantan pegawai honorer RSUD Soewondo Pati.
Ia menambahkan, telah bekerja selama dua dekade juga mengungkapkan kekecewaannya karena tidak menerima hak pesangon sama sekali.
"Sampai saat ini saya sudah 20 tahun di RSUD. Kami berbeda-beda formasi, tapi sama sekali tidak dapat pesangon, hanya JMO," ujarnya.
![Bupati Pati Sudewo menyatakan akan ada konsekuensi dari dibatalkannya rencana PBB P2 sebesar 250 persen. [Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/08/46595-bupati-pati-sudewo.jpg)
Sementara itu pemecatan ratusan karyawan lantaran kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Bupati Pati, Sudewo.
Kisah mereka menjadi viral setelah cuplikan video aksinya diunggah oleh akun X @/Bospurwa pada Senin, 11 Agustus 2025. Namun, alih-alih mendapat simpati penuh, kolom komentar justru dipenuhi pembelaan terhadap kebijakan Bupati Sudewo.
Banyak warganet yang mengaku sebagai warga Pati asli membeberkan dugaan buruknya pelayanan di rumah sakit tersebut sebelum pemecatan massal dilakukan.
Baca Juga: Pajak 250 Persen Sudah Dibatalkan, Kenapa Amarah Warga Pati pada Bupati Sudewo Belum Reda?
"Just info: Mereka dipecat tanpa hormat karena pelayanan yang super buruk. pegawai RSUD sering dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat Pati malas untuk berobat ke RSUD," tulis akun @paw****.
Akun tersebut bahkan menambahkan, "setelah dipecat dan diganti yang baru. Citra dan wajah RSUD lebih humanis dan sigap dalam pelayanan."
Komentar senada datang dari warganet lain yang menilai kebijakan efisiensi itu tepat sasaran, menyinggung soal pegawai yang judes dan jumlahnya yang terlalu banyak.
"Setuju sih sama kebijkan ini. Secara RSUD pegawai ASN dan honorernya banyak bangettt. Jadi pendapatan RS hanya habis untuk gaji honorer, minim pembangunan, fasilitas, dan juga pelayanan ya. Disclaimer pegawainya judess2 banget Woi," timpal akun @feb****.
Bahkan, ada yang menuding para pegawai yang dipecat merupakan hasil dari praktik "orang dalam" dari periode sebelumnya. "Tak tambahi konteks lur sebagai wong Pati. Itu yang dipecat pegawai yang dalam kutip pakai orang dalam dan duit di periode sebelumnya. Pelayanan RSUD buruk dan jumlah pengawai terlalu overload," kata @ner****.
