Suara.com - Sempat memanas, kondisi Pati setelah isu kenaikan PBB sebesar 250% kini tampaknya mulai mereda. Hal ini ditengarai karena Yayak Gundul, salah satu aktivitas Pati, melakukan pertemuan dengan Bupati Pati, Sudewo. Tapi sebenarnya siapa Yayak Gundul Pati ini?
Awalnya, Yayak Gundul muncul sebagai seorang yang mewakili suara masyarakat Pati yang menentang rencana kenaikan PBB hingga 250% oleh sang Bupati. Yayak sempat mengaku ia mendapatkan banyak aduan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya agenda kenaikan tarif pajak ini, sehingga dirasa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di perekonomian sekarang.
Ia juga menjadi salah satu sosok yang turut merencanakan menggelar demo menuntut pembatalan PBB-P2 dibatalkan dengan mendatangkan ribuan warga yang satu semangat dengan penolakan ini.
Mengenal Siapa Yayak Gundul Pati
Memiliki nama lengkap Cahaya Basuki, dirinya merupakan salah seorang aktivitas yang sudah cukup lama dikenal di Pati. Ia beberapa kali muncul di garda terdepan pada isu-isu menyangkut masyarakat Pati.
Meski tidak semua orang menyatakan setuju atas apa yang dilakukannya di berbagai isu, namun pada konteks kenaikan pajak ini banyak yang memberikan support padanya dan bersatu dalam suara yang disampaikan olehnya.
Kritik atas Kenaikan PBB-P2
Yayak Gundul menyatakan bahwa kenaikan pajak yang sangat tinggi itu terasa tidak adil dan sangat memberatkan masyarakat. Terlebih karena klaim bahwa dana dari kenaikan pajak ini akan digunakan pada konteks pembangunan dan perbaikan jalan.
Yayak menilai bahwa pembangunan dan perbaikan jalan idealnya telah dianggarkan dalam belanja daerah di awal tahun keuangan, bukan justru dibebankan langsung pada masyarakat melalui pajak tambahan. Hal ini yang menjadi salah satu dasar argumen mengapa masyarakat menentang kenaikan pajak tersebut, disamping jelas adanya kewajiban tambahan yang sangat besar dari agenda itu.
Selain rencana demo besar-besaran, Yayak juga telah mengajukan surat audiensi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati untuk meminta klarifikasi. Ia mendesak agar pemerintah membuka data penyesuaian NJOP yang jadi dasar pertimbangan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% tersebut.
Di waktu bersamaan pihaknya juga mengirimkan surat ke pihak kepolisian setelah adanya isu dan dugaan intimidasi pada warga yang hendak ikut aksi damai. Aparat seharusnya netral dan menjamin kebebasan berekspresi masyarakat yang juga dilindungi undang-undang.
Demo Tetap Dilaksanakan
Demo sendiri awalnya adalah jawaban atas pernyataan Bupati Sudewo yang menyatakan tak takut keputusannya menuai kontroversi. Masyarakat kemudian berkoordinasi dan rencananya akan melakukan aksi demo pada tanggal 13 Agustus 2025 mendatang, meski terjadi dinamika di lapangan yang cukup besar.
Meski demikian, dikabarkan wacana yang diusung dalam demo telah bergeser. Dari awalnya mengusung penolakan pada kenaikan PBB, demo justru belakangan bernada ingin melengserkan Bupati Sudewo lantaran keputusannya yang dianggap tidak pro rakyat tersebut.
Pergeseran ini terjadi karena sang pejabat telah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Bupati Sudewo menyatakan permintaan maafnya atas keputusan tersebut, dan menarik membatalkan kebijakan tersebut sehingga pajak yang berlaku tetap seperti sebelum kenaikan terjadi.
TERPOPULER
