Suara.com - Politikus PDIP, Beathor Suryadi buka-bukaan dalam podcast Pakar Hukum, Refly Harun soal ijazah Presiden ke – 7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Beathor merasa bahwa banyak orang – orang pintar di Indonesia yang kini pasrah dengan kasus tersebut.
“Lantas kita 280 juta ini banyak profesor, banyak doctor, banyak jenderal, banyak sarjana, kok bisa menerima begitu saja,” ujar Beathor, dikutip dari youtube Refly Harun, Rabu (13/8/25).
“Jadi maksud saya stop lah gitu,” tambahnya.
Beathor berharap semuanya segera usai, pasalnya masalah tersebut terlalu runyam.
Tak hanya berhenti di Jokowi, kini putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka juga tak beres.
Ketidakberesannya itu akhirnya mengundang surat permohonan pemakzulan dari para Purnawirawan TNI.
Namun, menurut Beathor Gibran tidak seharusnya dimakzulkan, melainkan Jokowi yang harus menarik mundur dengan sendirinya.
“Para Purnawirawan itu kan mencari jalan kesana dengan cara Pemakzulan. Saya sudah hitung hari hingga waktu, saya lebih memilih Jokowi menarik mundur anaknya. Karena itu juga sesuatu yang lebih mudah,” urainya.
Beathor mengatakan jika kasus seperti Gibran tersebut dibiarkan justru akan berbahaya dan merugikan banyak orang.
“Karena kalau kita datang lagi ke MK, kita minta MK mencari jalan. Karena kalau ini kita biarkan, sepertinya negara ini Kumpulan orang – orang bodoh dan tolol,” ujarnya.
“Profesor, doctor, SH, MA, kok bisa menjebol Konstitusi gitu lo. Kan Konstitusi itu bisa dirombak oleh Presiden dan DPR. Mereka boleh bangga baca seribu buku, tapi lupa tidak baca buku Forboden. Buku Forboden itu aturan – aturan pelarangan – pelarangan semua,” tambahnya.
Beathor terang – terangan bahwa pihaknya berani speak up soal kecurangan Jokowi maupun Gibran lantaran memiliki data.
Ia bahkan berani menyebut soal Pasar Pramuka lantaran sudah memiliki banyak bukti setelah melakukan investigasi.
“Orang berani speak up itu kan karena punya kekuatan data. Kalau dia asal berani terus berbalik kan jadi repot,” ucapnya.
TERPOPULER
