REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah warga Kota Cirebon tengah ramai terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut-sebut sampai seribu persen. Kenaikan itu sontak mematik 'jeritan' warga yang menilai tidak masuk akal.
Gelombang protes dari masyarakat membuat Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, harus bergerak cepat untuk meredam potensi gejolak sosial yang lebih besar, menegaskan tak ingin kotanya bernasib seperti Kabupaten Pati yang baru kemarin diguncang demo besar yang mulanya disulut kenaikan pajak PBB 250 persen.
Effendi Edo yang baru lima bulan menduduki kursi wali kota, berjanji akan segera mengevaluasi kebijakan kontroversial yang disebutnya diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
"Mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah tahu, formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Effendi di Balai Kota Cirebon, dikutip Kamis (14/8/2025).
Effendi menjelaskan, bahwa kebijakan kenaikan PBB ini sejatinya merupakan produk dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.
Perda tersebut disahkan pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Wali Kota sebelumnya, dengan formula yang disebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meski begitu, ia membantah jika kenaikannya mencapai angka fantastis seperti yang dikeluhkan warga.
“Kebijakan kenaikan pajak itu sudah dibuat sekitar setahun lalu, dan itu nggak sampai seribu persen,” tegas Effendi.
Hanya saja, ia tidak merinci berapa persen kenaikan yang sebenarnya terjadi. Sebagai pemimpin baru, Effendi mengaku sangat terbuka dengan semua keluhan dan masukan yang datang dari warganya.
Ia menyadari beban berat yang kini ditanggung masyarakat akibat kebijakan tersebut dan berjanji akan melakukan kajian ulang secara kilat.
"Dari (kenaikan pajak) tidak seribu persen itu saya kaji ulang, ya maklum saya kan baru lima bulan bekerja, jadi saya akan melakukan proses yang cepat. Sehingga InsyaAllah mudah-mudahan ada formulasi yang bagus menurunkan PBB tersebut," katanya.
Bahkan, Effendi tidak menutup kemungkinan untuk merevisi total Perda yang menjadi biang keladi masalah ini jika hasil kajian internal merekomendasikannya.
“Kalau hasil evaluasi dan kajian menyatakan harus diubah, tidak menutup kemungkinan Perda direvisi,” kata Effendi.
Warga Bersiap Gelar Demo
Sebelum Wali Kota buka suara, amarah warga sudah lebih dulu meledak. Paguyuban Pelangi Cirebon menjadi garda terdepan yang menyuarakan protes keras. Mereka membawa bukti nyata betapa mencekiknya kenaikan PBB tersebut.
Koordinator Paguyuban Pelangi, Hendrawan Rizal, membeberkan pengalaman pribadinya yang sangat mengejutkan.
Tagihan PBB miliknya melonjak hampir sepuluh kali lipat. Sebelum ada kenaikan, ia hanya membayar Rp 6,4 juta. Kini, angka yang harus ia setorkan ke kas daerah mencapai Rp 63 juta.
“Kami harap Bapak Wali Kota yang sekarang dapat menyelesaikan masalah ini yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya,” kata Hendrawan, dikutip Rabu (13/8/2025).
Paguyuban Pelangi Cirebon menyodorkan empat tuntutan utama yang sangat tegas kepada Pemerintah Kota Cirebon. Pertama, mereka menuntut pembatalan Perda No. 1 Tahun 2024 dan mendesak tarif PBB dikembalikan seperti tahun 2023.
Kedua, mereka meminta pertanggungjawaban dari pejabat Pemkot Cirebon yang terlibat dalam penerbitan aturan tersebut.
Ketiga, dan ini yang paling krusial, mereka memberi ultimatum kepada Wali Kota untuk memberikan tindakan nyata dalam waktu satu bulan. Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi dalam skala yang jauh lebih besar.
Keempat, mereka mendesak pemerintah untuk lebih kreatif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan pajak yang membebani rakyat.
TERPOPULER