Megawati Minta Presiden Prabowo Berantas Buzzer, Warisan Kerusakan Demokrasi 10 Tahun Jokowi?

Suara.com - Peringatan keras Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak lagi memelihara buzzer politik mendapat legitimasi akademis yang kuat.

Dukungan terhadap pernyataan Megawati datang dari Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini.

Ia menilai peringatan keras dari Megawati tersebut sangat relevan dengan merujuk pada jejak kelam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang secara sistematis menggunakan aparatur negara untuk menghidupkan relawan dan buzzer di luar sistem formal.

Menurut Didik, praktik ini telah menciptakan kerusakan demokrasi yang mendalam, di mana teknologi canggih justru dieksploitasi untuk tujuan politik yang sempit.

"Selama 10 tahun ini, teknologi AI secara sengaja dan sistematis dipakai negara untuk kepentingan politik yang sempit, membungkam demokrasi melalui buzzer-buzzer dan relawan," ujar Didik dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Ia menganalogikan ruang publik demokrasi Indonesia seperti padang rumput seluas lapangan bola yang dipaksa menjadi ladang gembala raksasa tanpa aturan.

Eksploitasi berlebihan ini, menurutnya, telah menghancurkan esensi partisipasi publik yang beradab.

"Kalau terus dieksploitasi, pasti rusak. Begitu juga demokrasi kita. Sejatinya ruang itu menampung partisipasi warga secara beradab, tapi kini digantikan mesin-mesin AI yang justru menyebar kebencian,” jelasnya.

Didik menambahkan, degradasi demokrasi diperparah oleh absennya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi komunikasi di ranah politik.

Ia menyamakannya dengan kerusakan ekosistem Laut Jawa akibat eksploitasi tanpa aturan main yang jelas.

"Sama halnya dengan ruang demokrasi kita, yang dihancurkan oleh arus informasi berlebihan dari buzzer," tambahnya.

Di tengah revolusi teknologi, lanjut Didik, norma sosial yang sebelumnya menjadi benteng perilaku politik kini dengan mudah ditembus, bahkan oleh negara demi melanggengkan kekuasaan.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peringatan Megawati adalah sebuah seruan penting yang harus diindahkan oleh Presiden Prabowo.

"Media sosial yang dipakai secara liar oleh negara adalah bencana bagi kehidupan politik. Maka anjuran Megawati sebagai politisi senior perlu diindahkan, agar tidak ada lagi buzzer yang merusak demokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengklaim telah mengirim pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik buzzer yang dinilainya hanya menciptakan perpecahan bangsa.

"Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri, belum tentu faktanya aja," ungkap Megawati saat agenda Serambi Pancasila dan Peluncuran Buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin (11/8/2025).

"Silakan itu dimasukkan, saya ingin tahu. Saya ndak takut, karena ini adalah kebenaran, kebenaran yang hakiki," sambungnya.

Ia pun mengaku heran dengan eksistensi para buzzer tersebut, yang ia yakini bekerja semata-mata demi imbalan finansial.

"Kenapa? Padahal buzzer itu hanya juga dengan uang. Kalian itu siapa? Kalau kalian yang dibuat seperti itu lalu bagaimana?" katanya.