Infografis
Suara.com - Pemberian remisi massal kepada narapidana kasus korupsi pada HUT Ke-80 RI memicu polemik tajam. Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Hibnu Nugroho, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, terlebih setelah terpidana kasus e-KTP, Setya Novanto, dikabarkan telah bebas bersyarat.
Menurut Prof. Hibnu, meskipun pemberian remisi adalah hak narapidana, praktiknya terhadap koruptor justru menjadi preseden buruk yang melemahkan efek jera.
"Secara hukum, remisi adalah hak bagi narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi tidak ada yang salah," katanya di Purwokerto, dilansir Antara, Senin (18/8/2025).
"Akan tetapi jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, pemberian remisi kepada koruptor itu menjadi tidak pas, karena kebijakan tersebut melemahkan efek jera dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.
Sorotan utama tertuju pada bebas bersyaratnya Setya Novanto pada 16 Agustus 2025. Meski tidak menerima remisi HUT RI tahun ini, kebebasannya merupakan akumulasi dari berbagai remisi yang ia peroleh sebelumnya, ditambah putusan Peninjauan Kembali (PK) yang memangkas hukumannya.
Prof. Hibnu mengingatkan bahwa aturan pengetatan remisi untuk koruptor pernah ada pada era Presiden SBY melalui PP Nomor 99 Tahun 2012. Namun, aturan itu dicabut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Namun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo), PP 99/2012 tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga pemberian remisi ke koruptor, bandar narkoba, dan terorisme kembali sesuai PP 32/1999," jelasnya.
Ia pun mendesak pemerintahan baru untuk menunjukkan komitmennya.
"Jika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar ingin serius memberantas korupsi, aturan pembatasan remisi tersebut sebaiknya dihidupkan kembali," tegas Prof. Hibnu.
Baca Juga: Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK: Ingat, Dosa Korupsi E-KTP Adalah Kejahatan Serius!
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, mengonfirmasi status bebas bersyarat Setya Novanto. Ia menyatakan bahwa Setnov telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total 12,5 tahun penjara.
"Dihitung dua per tiganya itu mendapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025," kata Kusnali.
Ia juga menegaskan bahwa mantan Ketua DPR itu masih berstatus bebas bersyarat dan wajib lapor ke Lapas Sukamiskin.
"Setnov menjalani hukuman sejak 2017 dan senantiasa ada pengurangan remisi. Dia sudah keluar sebelum pelaksanaan 17 Agustus. Jadi, dia enggak dapat remisi 17 Agustus," katanya.
Setya Novanto awalnya divonis 15 tahun penjara pada 2018. Namun, permohonan PK-nya dikabulkan MA pada Juni 2025, memotong vonisnya menjadi 12 tahun 6 bulan.
Dengan status barunya, Setnov diwajibkan melapor secara berkala hingga dinyatakan bebas murni sekitar tahun 2029.
