"UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Secara prosedural, pihak penyewa dinilai tidak transparan mengenai sifat asli acara saat melakukan pemesanan.
Awalnya, acara tersebut didaftarkan sebagai 'Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80' dan 'rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan'.
"UGM memandang bahwa acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan di atas dan UGM tidak bersedia terlibat dan memfasilitasi acara tersebut," tegasnya.
"Secara prosedur ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan," tambahnya.