Infografis
Suara.com - Sebuah paradoks terungkap dari survei terbaru Litbang Kompas mengenai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
Meskipun tingkat kepuasan publik secara umum mencapai angka tinggi 77,9 persen, kritik paling tajam justru datang dari sektor fundamental, ketersediaan lapangan pekerjaan.
Survei yang digelar pada 1-5 Juli 2025 ini menjadi cermin suara 400 responden di Jawa Barat, menyoroti masalah lapangan kerja sebagai persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani.
Data menunjukkan, mayoritas responden memberikan rapor merah untuk upaya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.
Sebanyak 57,6 persen responden menilai buruk dan 7,3 persen bahkan menilai sangat buruk.
Jika digabungkan, total 64,9 persen warga Jabar merasa pesimis dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah mereka. Hanya sepertiga responden (33,4 persen) yang memberikan penilaian baik atau sangat baik.
Kritik ini semakin dalam ketika menyentuh isu pengangguran. Survei mencatat 67,2 persen responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.
Ekonomi dan Kemiskinan Jadi Sorotan Tajam
Selain masalah pekerjaan, persoalan ekonomi dan pengentasan kemiskinan juga menjadi catatan kelam dalam evaluasi publik. Sebanyak 60,4 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap upaya pemerintah mengatasi kemiskinan di Jawa Barat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Dituding Pemuja Nyi Roro Kidul Usai Kirab HUT RI Jabar
Bahkan, program bantuan langsung yang digulirkan untuk kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan efektif, terbukti dari 48,8 persen responden yang mengaku tidak puas dengan program tersebut.
Saat diminta menyebutkan persoalan paling mendesak, publik dengan tegas menempatkan minimnya lapangan pekerjaan di urutan pertama dengan 44,8 persen. Angka ini jauh mengungguli masalah infrastruktur jalan (30,8 persen) serta isu ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok (27,9 persen).
Publik Tak Kenal Program Pemerintah
Survei Litbang Kompas juga mengungkap adanya jurang komunikasi antara pemerintah dan warganya. Mayoritas responden mengaku tidak mengetahui sejumlah program yang telah atau sedang dijalankan Pemprov Jabar.
Sebanyak 61,4 persen responden tidak tahu menahu soal program pemangkasan hibah untuk pesantren. Angka ketidaktahuan publik semakin tinggi pada program pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah, yang mencapai 64,8 persen.
Yang paling signifikan, 74,1 persen responden mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya program pemberian bantuan bagi perusahaan dalam proses investasi, sebuah program yang seharusnya berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja.
