Diprotes soal Lapangan Kerja, Dedi Mulyadi Malah Klaim Matematika Warga Jabar Lemah

Sumarni

Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:24 WIB
Diprotes soal Lapangan Kerja, Dedi Mulyadi Malah Klaim Matematika Warga Jabar Lemah
Dedi Mulyadi (Suara.com)

Suara.com - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait hasil survei yang menyoroti kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama masa kepemimpinannya.

Adapun salah satunya adalah kritik terhadap kinerja Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan adalah masalah ketersediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. 

Menurut hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 57,6 persen masyarakat menilai buruk. Sedangkan, 7,3 persen menilai sangat buruk, sedangkan 33,4 persen responden menyatakan baik hingga sangat baik.

Selain itu, sebanyak 67,2 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah Jawa Barat dalam mengurangi pengangguran, dan 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan.

Selaku Gubernur, Kang Dedi, panggilan akrabnya mengakui salah satu titik kelemahan dari kepemimpinannya di Jawa Barat sampai hari ini adalah terkait perekonomian dan lapangan kerja.

Ia pun menyoroti persaingan lapangan kerja terjadi di kawasan-kawasan industri Jawa Barat.

"Kenapa terjadi? Karena kita lupa melakukan konektivitas antara pendidikan dan lingkungan, pendidikan dan industri, dunia IT dengan keadaan masyarakat," ungkap Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Instagram)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Instagram)

Dedi Mulyadi pun blak-blakan jika salah satu faktor warga Jawa Barat gagal bersaing karena tidak memiliki keunggulan dalam berhitung.

"Apa yang jadi kelemahan masyarakat Jawa Barat? Matematika dasarnya lemah sehingga ketika seleksi dia kalah," sambungnya.

baca juga

Dedi mencontohkan, di Karawang ada salah satu warganya yang gagal diterima bekerja karena kemampuan berhitungnya di bawah standar.

"Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya lemah. Kalau seperti itu nanti untuk para calon tenaga kerja, saya buka bikin kursi yang sederhana-sederhana aja. Misalnya kursus matematika dasar, kali, jumlah, tambah, nah yang gini-gini," jelas Dedi.

Ia menegaskan pentingnya sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, selama ini banyak orang mengeluh tentang minimnya lapangan kerja, padahal sebenarnya kesempatan kerja tersedia, hanya saja tidak diimbangi dengan kualifikasi yang tepat dari pencari kerja.

"Nah, ini yang harus segera diselesaikan, sehingga pendidikan kita ini pendidikan yang mengarah pada kebutuhan. Jadi, jangan bicara bahwa hari ini lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya, lowongan kerja itu tersedia cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi," bebernya.

Maka dari itu, Dedi mendorong agar perencanaan kebutuhan tenaga kerja industri di masa depan dipublikasikan secara terbuka sejak dini.

Hal ini penting agar para pencari kerja bisa mempersiapkan diri sesuai kebutuhan pasar.

"Yang berikutnya rencana rekrutmen tenaga kerja harus bisa dilihat. 2026 industri nyiapin berapa, 2027 berapa, 2028 berapa, 2029 berapa, Kualifikasinya apa, ini harus diumumin sejak sekarang, sehingga kita segera menyiapkan," katanya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Kang Dedi menekankan kepada jajaran bahwa di era digital saat ini, maka pemimpin harus peka melihat fakta yang ada di masyarakat.

Dedi Mulyadi pun mengingatkan mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah untuk membaca peluang dan mengantisipasi masalah agar masyarakat setempat tak tertinggal saat investasi industri masuk.

"Jangan sampai nanti begitu perusahaan berdiri, tenaga kerjanya direkrut, orang sananya tidak kebagian, ramai lagi. Nah, ini perlu kecermatan, kecerdasan pemerintah dalam membaca setiap peluang yang terjadi gitu ya," pesannya.

"Tidak penting dipuji, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus diceritakan adalah fakta yang sebenarnya, bukannya bangunan kamuflatif," lanjutnya.

Dedi Mulyadi memastikan persoalan ini dari pendidikan dasar.

"Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau masih ada anak SMP tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau HIV meningkat, katakan itu terjadi, agar kita meraih sintesa," pungkasnya.

Kontributor : Anistya Yustika

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

CEK Fakta: Dedi Mulyadi Ikut Lomba Panjat Pinang Pakai Pakaian Dalam Wanita dan Dandan Menor

CEK Fakta: Dedi Mulyadi Ikut Lomba Panjat Pinang Pakai Pakaian Dalam Wanita dan Dandan Menor

Entertainment | Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:22 WIB

Pendidikan dan Agama Dedi Mulyadi, Aksi Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' Jadi Sorotan

Pendidikan dan Agama Dedi Mulyadi, Aksi Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' Jadi Sorotan

Lifestyle | Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:00 WIB

Pemerintah Siapkan Rp 57,7 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Siapkan Rp 57,7 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah

Foto | Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:00 WIB

7 Fakta Viral Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, KDM Murka hingga Sanksi Desa!

7 Fakta Viral Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, KDM Murka hingga Sanksi Desa!

News | Selasa, 19 Agustus 2025 | 22:41 WIB

Pemerintah Pusat Bakal Atur Izin Tambang Galian C

Pemerintah Pusat Bakal Atur Izin Tambang Galian C

Foto | Selasa, 19 Agustus 2025 | 21:12 WIB

Hyang Sukma Ayu Anak Dedi Mulyadi Umur Berapa? Adabnya saat Upacara HUT RI Banjir Pujian

Hyang Sukma Ayu Anak Dedi Mulyadi Umur Berapa? Adabnya saat Upacara HUT RI Banjir Pujian

Lifestyle | Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:50 WIB

Terkini

Gus Kikin Ingin Gerak Cepat, Struktur Baru PBNU Ditargetkan Rampung Sebulan

Gus Kikin Ingin Gerak Cepat, Struktur Baru PBNU Ditargetkan Rampung Sebulan

Jatim | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:20 WIB

BRI Bukukan Laba Rp31,2 Triliun hingga Triwulan II 2026, UMKM Tetap Jadi Penopang Utama

BRI Bukukan Laba Rp31,2 Triliun hingga Triwulan II 2026, UMKM Tetap Jadi Penopang Utama

Kalbar | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:17 WIB

PTN Borong Kuota Maba, Kampus Swasta Pilih Tampung Anak Korban Bencana Lewat Sego Berkat

PTN Borong Kuota Maba, Kampus Swasta Pilih Tampung Anak Korban Bencana Lewat Sego Berkat

Jogja | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:15 WIB

Pigai Wanti-wanti Efek Samping AI dan Pembangunan: Jangan Cuma Hitung Pertumbuhan Ekonomi

Pigai Wanti-wanti Efek Samping AI dan Pembangunan: Jangan Cuma Hitung Pertumbuhan Ekonomi

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:14 WIB

Prabowo Soroti Ubi Bombing untuk Karhutla, Seberapa Mungkin Diterapkan?

Prabowo Soroti Ubi Bombing untuk Karhutla, Seberapa Mungkin Diterapkan?

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:11 WIB

Uang Rp 401 Miliar Hasil Sitaan Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel Dipamerkan di Kejagung

Uang Rp 401 Miliar Hasil Sitaan Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel Dipamerkan di Kejagung

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:11 WIB

Kapan Karhutla Selesai? Menhan Sjafrie: Tergantung Rakyat Indonesia

Kapan Karhutla Selesai? Menhan Sjafrie: Tergantung Rakyat Indonesia

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:06 WIB

Kenapa Notifikasi HP Sering Bikin Gelisah? Ini Sisi Gelap FOMO yang Jarang Diungkap

Kenapa Notifikasi HP Sering Bikin Gelisah? Ini Sisi Gelap FOMO yang Jarang Diungkap

Your Say | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:06 WIB

Purbaya Kantongi 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Kebocoran Tembus Rp 5 Triliun

Purbaya Kantongi 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Kebocoran Tembus Rp 5 Triliun

Bisnis | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:04 WIB

Ancam Hak Adat dan Pangan Lokal! Mahasiswa Papua Tolak Program Cetak Sawah 2.000 Hektare

Ancam Hak Adat dan Pangan Lokal! Mahasiswa Papua Tolak Program Cetak Sawah 2.000 Hektare

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 15:03 WIB

×