Lebih lanjut, Bhima Yudhistira menyoroti strategi pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak. Menurutnya, pemerintah terlihat begitu gencar berburu pajak, namun sayangnya sering kali salah sasaran.
Alih-alih mengejar para pengemplang pajak kelas kakap atau korporasi besar, aparat justru menyasar sektor informal seperti warung-warung dan pedagang ritel kecil.
Di sisi lain, masalah struktural yang lebih besar seperti korupsi di sektor sumber daya alam dan macetnya mobilitas sosial seakan dibiarkan tanpa solusi konkret. Hal ini diperparah dengan data ketenagakerjaan yang memprihatinkan.
Bhima menegaskan bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia, yakni sekitar 109 juta orang, terpaksa bekerja dengan upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kenyataan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekonomi yang parah, di mana beban utang negara yang terus membengkak pada akhirnya akan diwariskan dan ditanggung oleh generasi penerus yang bahkan sudah terbebani sejak lahir.