Infografis
- KPK segera menahan mantan Menteri Agama YCQ dan stafnya IAA sebagai tersangka korupsi kuota haji.
- Kasus ini berawal dari kejanggalan pembagian 20.000 kuota haji tambahan periode 2023–2024.
- Dugaan korupsi kuota haji ini ditaksir merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat akan segera melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Sinyal penahanan dalam waktu dekat ini ditegaskan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Langkah ini diambil untuk memastikan proses penyidikan kasus megakorupsi di Kementerian Agama periode 2023–2024 berjalan efektif dan tanpa hambatan.
“Tentu secepatnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Pernyataan "secepatnya" ini mengindikasikan bahwa hari-hari Yaqut dan Gus Alex sebagai orang bebas tinggal menghitung waktu.
KPK memastikan akan segera memberikan informasi lebih lanjut kepada publik jika penahanan resmi telah dilakukan.
“Terkait penahanan, nanti kami akan update (beri tahu kembali),” katanya memastikan.
Kasus yang menjerat Yaqut ini bermula dari temuan janggal dalam pengelolaan kuota haji.
Baca Juga: Kemenag Kembali Tersandung Korupsi, Lemahnya Tata Kelola Jadi Sorotan
Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji DPR RI telah menyoroti adanya kejanggalan serius, terutama terkait pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut membagi kuota tersebut dengan perbandingan 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menabrak aturan.
Pembagian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dalam aturan tersebut, proporsi yang seharusnya adalah 92 persen untuk kuota haji reguler dan hanya delapan persen untuk kuota haji khusus.
KPK kemudian bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyelewengan ini. Pada 9 Agustus 2025, lembaga antirasuah resmi mengumumkan dimulainya penyidikan kasus kuota haji.
Hanya dua hari berselang, pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan temuan awal, potensi kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Untuk mencegah para terduga pelaku melarikan diri, KPK langsung menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
