Rapor Merah Tim Ekonomi Prabowo: 6 Menteri Ini Dinilai Layak Di-reshuffle, Siapa Saja?

Sabtu, 23 Agustus 2025 | 17:29 WIB
Rapor Merah Tim Ekonomi Prabowo: 6 Menteri Ini Dinilai Layak Di-reshuffle, Siapa Saja?
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies saat di Podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]
Harta kekayaan Sri Mulyani. (Instagram/smindrawati)
Harta kekayaan Sri Mulyani. (Instagram/smindrawati)

Sosok yang selama ini dikenal sebagai teknokrat ulung, Sri Mulyani, juga tak luput dari kritik keras. Bhima menilai kualitas Sri Mulyani sebagai teknokrat telah menurun drastis karena dianggap terlalu akomodatif terhadap semua permintaan Prabowo tanpa melakukan kontrol anggaran yang ketat.

Sri Mulyani juga dinilai tidak memiliki keberanian untuk melakukan renegosiasi utang dan dituding lebih memihak kepentingan kreditor daripada nasib rakyat yang menanggung beban utang tersebut.

4. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)

Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (x.com)
Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (x.com)

Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mendapat catatan merah. Meskipun kerap mengklaim terjadi surplus beras, faktanya harga beras di pasaran masih melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat.

Bhima menilai Amran kurang berjuang keras untuk meningkatkan alokasi subsidi pupuk, padahal pupuk adalah komponen vital yang sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

5. Zulkifli Hasan (Menko Pangan)  dan Erick Thohir (Menteri BUMN)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyanjung sosok Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyanjung sosok Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Dua menteri ini dikelompokkan bersama karena perannya dinilai "ada dan tiada". Fungsi dan wewenang mereka dianggap telah tergerus oleh kebijakan lain.

Zulkifli Hasan sebagaiMenteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia dianggap kurang mengambil tanggung jawab dalam carut-marut masalah pangan yang seharusnya menjadi domain utamanya.

Sementara itu, peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN disebut telah tergerus signifikan sejak fungsi kontrol BUMN kini berada di tangan Danantara, lembaga super holding baru.

Baca Juga: OTT Wamenaker Jadi Alasan Prabowo 'Sapu Bersih' Kabinet Pertamanya?

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI

Ingin dapat update berita terbaru langsung di browser Anda?