- Turunkan Prabowo-Gibran;
- Bubarkan Kabinet Merah-Putih;
- Bubarkan DPR RI;
- Gagalkan Proyek Penulisan Sejarah Indonesia;
- Seret, tangkap, dan adili Fadli Zon karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 1998;
- Tolak RKUHP;
- Menuntut Transparansi Gaji Anggota DPR sebab Berasal dari Uang Rakyat;
- Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR;
- Gagalkan Rencana Kenaikan Gaji Anggota DPR.
Daftar tuntutan ini menunjukkan bahwa eskalasi aksi di jalanan sejalan dengan radikalisasi tuntutan politik.
Isu-isu populis seperti penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan DPR digabungkan dengan seruan yang lebih fundamental, yaitu pembubaran lembaga eksekutif dan legislatif.
Kehadiran tuntutan untuk mengadili politisi senior atas isu sejarah kelam 1998 juga menandakan bahwa api lama dari gerakan reformasi kembali disulut dalam aksi kali ini.