Suara.com - Meski Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, nasib sang kepala, Irfan Yusuf atau Gus Irfan, justru belum ada kepastian. Istana Kepresidenan menyatakan, tidak ada jaminan bahwa Gus Irfan akan otomatis dilantik menjadi menteri.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut bahwa posisi menteri baru tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Apakah kepala yang sekarang akan otomatis menjadi (menteri)? Itu biar presiden yang menentukan," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa bursa calon Menteri Haji pertama kini terbuka lebar, dan Gus Irfan harus bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang mungkin sudah ada di kantong presiden.
Perpres Sedang Dikebut, Anggaran Juga Disiapkan
Hasan memastikan bahwa Presiden Prabowo akan segera menindaklanjuti pengesahan UU baru ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membentuk kementerian secara resmi.
"Presiden akan membuat Perpres yang baru untuk menjalankan Undang-Undang membentuk Kementerian Haji," katanya.
Ia juga menepis kekhawatiran soal anggaran. Menurutnya, seperti halnya pembentukan lembaga baru lainnya, anggaran untuk Kementerian Haji pasti akan disiapkan oleh negara.
"Kalau bikin lembaga baru kan? Harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga," ujar Hasan.
Sebelumnya, DPR RI secara resmi telah mengetok palu pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang sekaligus menjadi akhir dari era BP Haji.
Transformasi menjadi kementerian ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo, yang bertujuan untuk merombak total sistem pelayanan haji agar lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dengan kewenangan setingkat menteri, pemerintah berharap koordinasi dan lobi dengan pemerintah Arab Saudi akan menjadi lebih kuat dan efektif, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jutaan jemaah Indonesia.
TERPOPULER
