Kursi Menteri dan Wamen Kosong, Golkar Tegaskan Tak Intervensi Hak Prerogatif Presiden

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan baru pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel. Menyangkut siapa sosoknya dan apakah akan ada reshuffle, Partai Golkar menyerahkan keputusan kepada kepala negara.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan ada tidaknya perombakan kabinet ke depan merupakan hak prerogatif absolut presiden.

"Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif bapak presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada bapak presiden karena Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya," kata Bahlil di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8/2025).

"Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif bapak presiden," sambung Bahlil.

Diketahui, selain kursi Wamenaker, kini ada satu pos kementerian baru yang perlu segera diisi, yakni Menteri Haji dan Umrah. 

Lantas, apakah ada tawaran dari presiden kepada Partai Golkar agar kadernya mengisi kursi kosong tersebut? Bahlil menyatakan belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu," kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel yang diberhentikan dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut ditegaskan Prabowo menanggapi pertanyaan awak media perihal pengganti Noel.

"Ada nanti tenang aja," kata Prabowo sembari melambaikan tangan ke arah wartawan, usai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Sementara itu perihal Noel yang ditetapkan tersangka oleh KPK, Prabowo tidak berkomentar banyak.

"Sudah diurus semuanya itu. Ya? Oke," kata Prabowo.

Sementara terkait dengan Menteri Haji dan Umrah yang lembaganya baru bertransformasi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), masih belum dipastikan sosok yang akan memimpinnya.

Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Apakah kepala yang sekarang akan otomatis menjadi, itu biar presiden yang menentukan," kata Hasan di kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Hasan menegaskan presiden akan menindaklanjuti pengesahan ancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Tetapi yang jelas presiden akan membuat Perpres yang baru untuk menjalankan Undang-Undang membentuk Kementerian Haji, kira-kira begitu," kata Hasan.

Hasan kemudian bicara mengenai alokasi anggaran untuk Kementerian Haji dan Umrah. Ia mengatakan persoalan anggaran tentu akan disiapkan.

"Kalau bikin lembaga baru kan? Harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga," kata Hasan.