Infografis
Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang terjadi di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP AKR akhirnya direspons oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah sudah menambah kuota impor mereka.
"Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Pernyataan ini secara implisit menempatkan tanggung jawab atas kelangkaan ini di pundak manajemen internal perusahaan-perusahaan swasta tersebut.
Lebih jauh, Bahlil tidak hanya memberikan jawaban teknis. Ia juga melontarkan pesan yang sarat dengan muatan ideologis dan politik. Menurutnya, urusan energi adalah hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara.
Oleh karena itu, di tengah masalah yang terjadi di SPBU swasta, pemerintah justru akan semakin memperkuat BUMN andalannya, Pertamina.
"Dan saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi Pertamina kita yang akan memperkuat. Kita perkuat," tegas Bahlil.
Sinyal ini seolah menjadi peringatan bahwa jika para pemain swasta tidak mampu menjaga stabilitas pasokan, negaralah yang akan mengambil alih peran dominan melalui Pertamina.
Polemik ini bermula dari viralnya keluhan warga di media sosial yang kesulitan mendapatkan bensin di sejumlah SPBU milik Shell dan BP AKR di Jakarta. Kekosongan stok ini menimbulkan antrean panjang di SPBU lain dan memicu pertanyaan besar mengenai penyebab kelangkaan yang terjadi secara tiba-tiba.
Baca Juga: Kenapa Tahun 2026 Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK KTP?
