Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membangun ekosistem penanganan banjir yang lebih solid dan terintegrasi. Mulai dari infrastruktur fisik seperti rumah pompa, sistem polder, hingga pengerukan dan optimalisasi kanal agar siap menghadapi curah hujan ekstrem dan rob di wilayah pesisir.
Belum lama ini, Pramono meresmikan Rumah Pompa Sunter C di Jakarta Utara sebagai instrumen penting bagi penanganan banjir spot lokal.
“Kita memulai cara penanganan banjir yang bersifat spot atau daerah tertentu yang memang mengalami banjir,” ujarnya usai peresmian, Senin (26/5/2025) .
Rumah pompa ini dilengkapi tiga unit pompa digital, dengan anggaran total mencapai Rp80 miliar. Pramono mengaku telah melihat tiga pompa utama tersebut sekaligus memastikan cara penanganannya benar-benar secara digital serta dapat dipantau secara langsung.
Pramono menyebut, ada rencana pembangunan 13 rumah pompa tambahan di titik rawan banjir lain di Jakarta.
“Tadi, Bu Kepala Dinas juga melaporkan akan ada kurang lebih 13 titik lagi yang akan kita tangani seperti ini," jelasnya .
Menurut data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, saat ini sudah terpasang 602 unit pompa stasioner di 205 lokasi dan 573 unit pompa mobile yang siap diterjunkan di wilayah rawan genangan. Selain itu, Pemprov DKI juga gencar melakukan pengerukan sungai.
Pramono mengatakan, hingga akhir Juni 2025, volume pengerukan mencapai 388.484 meter kubik di 200 titik strategis Jakarta.
"Pengerukan ini adalah langkah pencegahan jangka menengah yang terus kami lakukan secara simultan, agar kapasitas tampung sungai dan waduk tetap optimal,” ungkapnya.
Baca Juga: Pramono Suka Kasih Diskon, Pemprov DKI Klaim Target Pajak Tak Diturunkan
Dinas SDA juga telah menerapkan sistem polder untuk kawasan pesisir yang sering terendam rob. Konsep ini melibatkan drainase, kolam penampungan, pompa, dan dinding pengendali air.
Saat ini, Jakarta juga sudah memiliki Kanal Banjir Timur (KBT) yang terhubung dengan Sungai Ciliwung. Infrastruktur ini penting untuk menurunkan potensi banjir besar di Jakarta.
Tidak hanya itu, sebanyak, 7.000 personel Pasukan Biru dikerahkan untuk berjaga di titik-titik rawan. Mereka bekerja 24 jam bersama tim pompa dan peralatan darurat. Ia pun memastikan seluruh pompa tetap beroperasi sesuai prosedur.
“Berdasarkan catatan operasional, pompa stasioner maupun pompa mobile di titik rawan genangan tetap aktif sesuai prosedur,” ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Wibi Andrino menilai langkah modernisasi alat dan penguatan ekosistem banjir sudah tepat. Menurutnya, perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, hingga pemeliharaan berkelanjutan harus menjadi pilar. Dengan kombinasi rumah pompa, pompa mobile, pengerukan sungai, sistem polder, dan kanal banjir, ia meyakini Jakarta sekarang memiliki ekosistem penanganan banjir yang lebih kokoh.
“Saya mendukung langkah Gubernur Pramono Anung untuk memodernisasi alat pengendali banjir di Jakarta,” ungkapnya.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai penanganan banjir Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan proyek jangka pendek, tetapi harus berbasis ekosistem menyeluruh. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah, mulai dari daerah hulu, tengah, hingga hilir. Menurutnya, tanpa kesamaan strategi antar daerah, banjir Jakarta akan sulit diatasi.
“Semua pihak harus memiliki pemahaman dan rencana yang sama dalam menangani banjir agar memiliki kebijakan yang sama, dari hulu hingga hilir,” pungkas Nirwono. ***
