Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan jaminan bahwa status kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan terpengaruh oleh keterlibatan sejumlah pelajar dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI yang terjadi sejak 25 Agustus lalu.
Ia menegaskan, bantuan pendidikan tersebut merupakan hak siswa yang akan terus dilindungi.
Pramono secara eksplisit menepis isu yang beredar mengenai rencana pemerintah provinsi mencabut fasilitas KJP dari para pelajar yang diamankan atau teridentifikasi mengikuti demonstrasi.
"Jadi urusan KJP itu kewenangan sepenuhnya pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Menurut Pramono, KJP adalah program strategis Pemprov DKI yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jakarta.
Ia berpandangan bahwa mencabut bantuan tersebut justru akan kontraproduktif dan merugikan masa depan generasi muda, khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Biaya Perawatan Korban Luka Ditanggung Penuh
Selain memberikan kepastian terkait KJP, Pramono juga menegaskan sikap pemerintah provinsi dalam penanganan korban luka akibat kericuhan.
Ia menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi 38 korban yang saat ini dirawat di berbagai rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI.
Baca Juga: Tuduh Demo Hari Ini Didalangi Asing, Ini 5 Kontroversi AM Hendropriyono
"Mengenai bantuan kepada korban termasuk 38 korban yang sekarang di rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta," ujarnya.
Di tengah situasi pasca-demonstrasi, Pramono kembali menyerukan kepada seluruh warga Jakarta untuk secara aktif menjaga keamanan dan kondusivitas Ibu Kota.
Menurutnya, stabilitas hanya dapat terwujud melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban bersama aparat keamanan.
Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI terus menjalin koordinasi intensif dengan aparat kepolisian, TNI, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan situasi di Jakarta tetap aman dan terkendali.
"Kami berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam ini juga dengan forkopimda dan juga dengan kepolisian dan TNI untuk menjaga agar semuanya kembali bisa menjaga diri dan keamanan-kenyamanan warga," katanya.
