Infografis
Suara.com - Kematian Affan Kurniawan dalam sebuah demonstrasi di Jakarta telah menjadi titik kulminasi kemarahan publik yang terakumulasi.
Menurut pengamat sosial politik, Dr. Okky Madasari, insiden tragis ini bukan sekadar peristiwa kekerasan, melainkan sebuah simbol solidaritas yang menyatukan frustrasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.
Dalam sebuah wawancara yang dilansir dari Podcast Forum Keadilan TV, Dr. Okky Madasari menjelaskan bahwa kematian Affan telah menggugah kesadaran masyarakat.
Ia menyoroti bahwa senjata dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga justru digunakan untuk menekan mereka, menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia demi kepentingan elit.
Kemarahan publik, menurut Madasari (lihat), telah dipicu oleh serangkaian kebijakan yang memberatkan, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen dan peningkatan tunjangan perumahan anggota DPR.
Ia menyebut kebijakan-kebijakan ini sebagai "provokasi nyata" dari pemerintah, yang kemudian dibalas dengan kemarahan publik.
"Provokasi sebenarnya datang dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," tegasnya dikutip pada Sabtu (30/8/2025).
Lebih lanjut, Dr. Madasari mengkritik keras respons pemerintah terhadap kasus ini. Ia menilai tidak adanya empati dan akuntabilitas dari Presiden Prabowo, yang menolak meminta maaf dan terus menyalahkan demonstran.
Hal ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab.
Baca Juga: Prabowo Sambangi Keluarga Almarhum Affan Kurniawan: Tangis dan Tuntutan Keadilan Menggema
"Pemerintah cenderung mengalihkan isu inti dengan menciptakan narasi ancaman eksternal atau konspirasi," ujar Okky.
Dengan narasi ini, pemerintah dianggap mencoba mengendalikan informasi dan membungkam perbedaan pendapat, di mana media arus utama kurang memberitakan protes sebelum kematian Affan.
Okky menekankan bahwa media sosial kini menjadi sumber informasi alternatif yang vital.
Okky menutup analisisnya dengan menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan nyata untuk memulihkan kepercayaan publik, termasuk dengan mengganti Kepala Kepolisian Negara sebagai tanda akuntabilitas.
