“Wacana pembangunan Kodam di berbagai wilayah yang ditopang oleh RUU TNI memperlihatkan watak fasis-militeristik yang berbahaya bagi demokrasi rakyat,” ungkapnya.
Situasi ini, menurutnya, berpotensi mengarah pada krisis konstitusional yang serius.
Berikut adalah 10 tuntutan lengkap dari aksi GMNI:
- Evaluasi dan Pecat seluruh Anggota DPR RI yang tidak Pro dan Mendiskreditkan rakyat;
- Sahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan Kabinet, Parlemen, dan Peradilan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Evaluasi dan Pecat seluruh Menteri dan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN dan Ketua Umum Partai Politik;
- Cabut segala tunjangan Fantastis Menteri, Wakil Menteri, Direksi, Komisaris BUMN;
- Pecat KAPOLRI dan Laksanakan Reformasi Kepolisian secara Menyeluruh;
- Revisi UU TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim;
- Tolak Kenaikan Pajak terhadap Rakyat miskin dan Tolak Efesiensi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan Amanat Konstitusi UUD 1945;
- Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan turunkan harga Pangan;
- Bangun Industri Nasional dengan Jalan Landreform Sejati;
- Adili Jokowi dan makzulkan Gibran.