Viral 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri: Cek Isi Lengkapnya di Sini!

Suara.com - Sejumlah influencer, terdiri dari Jerome Polin, Salsa Erwina, Fathia Izzati Malaka, Abigail Limuria, Andovi Dalopez, dan Andhyta F. Utami,baru-baru ini membuat desakan yang dinamai '17+8 Tuntutan Rakyat'.

Desakan '17+8 Tuntutan Rakyat' tersebut berisi 17 poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan batas waktu hingga 5 September 2025. Lalu, ada pula 8 tuntutan lain yang harus dipenuhi dalam satu tahun ini.

Supaya tuntutan tersebut sampai ke 'telinga' pemerintah, para influencer tersebut mengunggah isinya ke akun media sosial mereka. Sebagian besar isi tuntutan berkaitan dengan demo yang terjadi dalam sepekan terakhir,

Dikutip dari postingan Jerome Polin, berikut isi dari '17+8 Tuntutan Rakyat' yang dibuat atas nama rakyat Indonesia untuk pemerintah, Polri, TNI dan menteri.

17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu (deadline: 5 September 2025)

- Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim inverstigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

- Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

- Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

- Tugas Kepolisian Republik Indonesia

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

- Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

- Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia/

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Selain 17 poin di atas, Jerome Polin cs juga membuat 8 tuntutan lain untuk pemerintah yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun, tepatnya pada 31 Agustus 2026 mendatang.

8 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Tahun (deadline: 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar persyaratan anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasi laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Kebijakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampanan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dan proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN dan priositas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Dalam postingannya, Jerome Polin menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil rangkuman dari suara rakyat di kolom komentar dan Instagram Story para influencer.

Tidak hanya itu, mereka juga menyertakan desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui laman YLBHI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, hingga tuntutan demo buruh pada 28 Agustus 2025.