Infografis
- Koalisi sipil menolak pelibatan militer dalam menangani aksi protes massa.
- Kebijakan ini berisiko menempatkan rakyat sebagai musuh negara.
- Negara harus hentikan kekerasan aparat dan usut tuntas semua korban jiwa.
Suara.com - Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi II mengeluarkan peringatan keras kepada negara.
Mereka menolak tegas wacana penggunaan isu keamanan nasional untuk melibatkan militer dalam menangani demonstrasi
Sebab, langkah tersebut dinilai akan menempatkan rakyat sebagai musuh.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang mewakili koalisi, menyatakan bahwa fungsi militer harus tetap berada dalam koridor konstitusional.
Yakni sebagai alat pertahanan negara, bukan untuk menghadapi ekspresi kebebasan berpendapat rakyatnya.
Menurutnya, eskalasi keamanan melalui status darurat yang membenarkan pelibatan militer adalah langkah yang tidak diperlukan dan berbahaya.
“Melibatkan militer di luar urusan pertahanan atas nama Keamanan Nasional untuk turun menangani ekspresi kebebasan berpendapat akan menempatkan rakyat sebagai musuh,” kata Usman, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).
Negara Gagal Paham Akar Masalah
Usman menilai, reaksi represif negara lahir dari kegagalan dalam memahami penderitaan rakyat yang sesungguhnya.
Baca Juga: Siapa yang Berhak Nyatakan Darurat Militer? Sosok Ini yang Pegang Kendali
Akar masalah, menurutnya, berawal dari kebijakan yang tidak berpihak pada publik.
“Negara gagal paham soal penderitaan rakyat yang berakar dari kebijakan pajak, lapangan kerja, bahan pokok, proyek strategis yang merusak lingkungan, hingga tunjangan wakil rakyat dan penanganan unjuk rasa,” jelasnya.
Kondisi ini diperburuk oleh perilaku pejabat yang kerap melukai rasa keadilan publik.
“Ini adalah akar masalah yang harus dipecahkan karena melebarkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan,” tegas Usman.
Simbol Kegagalan Negara
Koalisi menyoroti bahwa konstitusi secara jelas melindungi hak rakyat untuk berekspresi melalui demonstrasi.
