REGIONAL:
8 Tuntutan dalam 1 Tahun: Deadline 31 Agustus 2026.
Selain tuntutan jangka pendek, ada juga delapan tuntutan reformasi struktural yang diharapkan terealisasi dalam satu tahun.
Ini termasuk “Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran,” dengan audit independen dan peninjauan ulang kinerja pejabat publik.
“Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif,” mendorong publikasi laporan keuangan partai dan oposisi yang berfungsi sebagaimana mestinya.
“Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil,” bertujuan untuk mengembalikan transfer APBN ke daerah dan merevisi UU Pajak.Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Reformasi Kepemimpinan & Sistem di Kepolisian agar Profesional & Humanis juga menjadi prioritas.
“TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian,” menekankan penghentian proyek-proyek bisnis TNI.
Terakhir, "Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen" serta "Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan" menjadi bagian dari agenda reformasi jangka panjang.
Pada unggahan tersebut juga terdapat kalimat bahwa masyarakat Indonesia menunggu pemerintah agar segera mendengarkan tuntutan dari masya karat Indonesia.
“Kami menunggu. Trust is earned, not given,”
“Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,”
Pesan ini menggarisbawahi harapan masyarakat akan perubahan nyata dan kepercayaan yang harus dibangun kembali oleh pemerintah.
Kalimat ini menegaskan desakan masyarakat agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan konkret.
Tuntutan-tuntutan ini adalah hasil rangkuman dari berbagai sumber, termasuk gerakan "Tuntutan 7 hari @salsaer @jeromepolin @cherylmarella," desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan oleh YLBHI, siaran pers PSHK, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025, dan 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan di Change.org.
Pada unggahan yang berbeda, malaka juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah melakukan aksi secara luas biasa dengan saling menjaga satu sama lain.
Perintah selanjutnya, giliran negara yang harus memenuhi permintaan masyarakat Indonesia, penuhi tuntutan 17+8 pada saat ini juga.
Masyarakat kini menantikan respons dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini sebagai bukti komitmen terhadap reformasi dan kesejahteraan rakyat.
Reporter: Safelia Putri
TERPOPULER
